SETYAWAN BLOG

KEBIJAKAN UN PENDDIKAN AGAMA

2011-01-26T12:58:00.000+07:00

Ketika polemik yang berkepanjangan mengenai Ujian Nasional di Indonesia masih berlangsung, pemerintah melalui Kementerian Agama yang konon telah disetujui Kementerian Pendidikan Nasional akan menerapkan kebijakan Ujian Nasional PendidikanAgama. Pada tahun 2011 ini akan diberlakukan UN Pendidikan Agama Islam (PAI), sedang UN bagi mata pelajaran pendidikan agama lainnya kemungkinan juga akan diberlakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Dilihat sepintas, kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengangkat ”martabat” pendidikan agama, agar dengan di UN kan peserta didik lebih bergiat belajar agama sebagaimana mereka bergiat belajar mata pelajarn lain yang selama ini telah di UN kan. Kebijakan ini juga merupakan “proyek” yang dimaksudkan untuk mengetahui daya serap dan pemerataan pendidikan agama Islam di seluruh wilayah Indonesia. Hal yang lebih penting dan strategis dari UN adalah tindak lanjutnya yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, UN dilaksanakan dengan prinsip komprehensif, yaitu mencerminkan kesatuan proses belajar mengajar yang dialami siswa dan meliputi tiga kompetensi dasar yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Tentu saja kita sebagai penyelenggara pendidikan, khususnya pendidikan swasta, tidak bermaksud a priori terhadap kebijakan UN pendidikan agama. Tetapi, karena kebijakan tersebut berimplikasi luas terhadap pendidikan, khususnya pendidikan agama, maka perlu disikapi dan ditempatkan secara proporsional. Di sisi lain, kita berharap bahwa pemerintah hendaknya tidak semata-mata menggunakan kekuasaannya dalam menetapkan kebijakan UN pendidikan agama. Kita juga berharap, kebijakan UN pendidikan agama bukan hanya merupakan “proyek” yang tidak memiliki landasan akademik yang kuat, dasar yuridis yang jelas, dan pertimbangan sosio-kultural masyarakat. Karena itu, meskipun UN pendidikan agama telah menjadi kemauan kuat pemerintah, tetapi tidak dapat dipaksakan begitu saja dan masih perlu dikaji dengan seksama

Pertanyaan mendasar berkaitan dengan UN pendidikan agama adalah, apakah UN pendidikan agama merupakan kebijakan yang tepat untuk mengangkat kedudukan pendidikan agama? Apakah UN pendidikan agama merupakan pilihan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan agama? Apakah penyelenggaraan UN pendidikan agama telah memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas? Apakah UN pendidikan agama sesuai dengan aspek sosio-kultural masyarakat Indonesia yang plural?

Benarkah UN pendidikan agama dapat mengangkat kedudukan pendidikan agama dan menjadikannya menarik bagi peserta didik? Persoalan pendidikan agama sebenarnya tidak tergantung pada penilaiannya, melainkan ditentukan oleh prosesnya yang baik dan menarik. Dalam catatan J. Riberu, pendidikan agama yang kadang-kadang kurang menarik bagi siswa sebenarnya bukan karena ajaran-ajaran agama tidak bernilai bagi peserta didik, melainkan karena cara penyajian yang kurang tepat.[1] Sesuai dengan pandangan ini, problem pendidikan agama tidak terletak pada cara penilaiannya, melainkan tergantung cara penyajiannya. Dengan demikian, substansi masalah pendidikan agama terletak pada persoalan metodologi, sehingga dalih pemerintah menyelenggarakan UN pendidikan agama untuk maksud mengangkat kedudukan pendidikan agama tidak tepat.

Berkaitan dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan agama, menurut pendapat saya, kebijakan UN pendidikan agama juga tidak berdasar yang kuat. Jika pemerintah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan agama, seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian secara ilmiah yang serius dengan melibatkan kalangan perguruan tinggi. Dalam Laporan UNESCO The International Commission on Education for Twenty-first Century disebutkan bahwa "memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru”. Berdasar pernyataan tersebut, inti permasalahan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama terletak pada mutu gurunya. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan agama tentunya harus dimulai dari peningkatan mutu guru pendidikan agama.

Selain pertimbangan di atas, penyelenggaraan UN pendidikan agama belum memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk penyelenggaraan UN pendidikan agama, karena melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional perlu ada Surat Keputusan Bersama kedua kementerian. Lebih dari itu, proses penetapan kebijakan UN pendidikan agama juga perlu melibatkan stakeholders, termasuk para penyelenggara pendidikan swasta. Dengan demikian, penyelenggaraan UN pendidikan agama tidak terbebani muatan politik, apalagi kepentingan yang lain.

Tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan sosio-kultural. Penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan agama harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4 secara tegas dinyatakan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Meskipun pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan, tetapi tidak berarti bahwa hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa hususnya berkaitan dengan “keragaman materi” pendidikan agama sebagai realitas sosial bangsa Indonesia dinafikan. Kita dapat menerima adanya standar kurikulum pendidikan agama, tetapi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan (khususnya pendidikan swasta) memiliki hak yang dijamin undang-undang, termasuk berhak memilih dan menentukan serta mengembangkan materi pelajaran agama. Jika pendidikan agama diujikan secara nasional berarti dilakukan penyeragaman bukan hanya dalam standar kompetensi, tetapi juga dalam materi pelajaran, sehingga hak satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan tersebut diabaikan. Dengan demikian, kebijakan UN pendidikan agama tidak sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut.

Kita sepakat dan mendukung atas setiap usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk pendidikan agama. Segala upaya peningkatan mutu pendidikan agama seharusnya dilaksanakan secara sistematis dan memiliki kerangka dasar yang jelas. Sebab, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama yang tidak memiliki landasan yang kuat, sebagaimana halnya kebijakan UN pendidikan agama justru kontraproduktif, merugikan masyarakat, dan pemborosan uang negara.

Untuk itu, kita perlu bersama memikirkan permasalahan peningkatan mutu pendidikan agama. Semoga bermanfaat.
(Dr. Tasman Hamami, MA : disampaikan dalam Saresehan USBN Pendidikan Agama yang diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PWM DIY)

2011-01-22T22:52:00.000+07:00

KAJIAN KRITIS PRAKTIS

A. Kajian Kritis Praktis

Pengertian kajian kritis yang bersifat terapan dijumpai dalam glosarium BBM bermutu. Dalam glosarium BBM Generik dikemukakan bahwa kajian kritis merupakan suatu kegiatan membaca, menelaah, menganalisis suatu bacaan/artikel untuk memperoleh ide-ide, penjelasan, data-data pendukung yang mendukung pokok pikiran utama, serta memberikan komentar terhadap isi bacaan secara keseluruhan dari sudut pandang kepentingan pengkaji. Kegiatan utama yang dilakukan dalam kajian kritis adalah pemahaman makna yang tertuang dalam suatu bacaan.

Kata kunci yang dijumpai dalam pengertian kajian kritis terapan adalah membaca, menelaah, menganalisis, ide-ide, data pendukung, memberi komentar, dan sudut pandang kepentingan pengkaji. Ada poin utama dari kata kunci ini, yaitu aktivitas kajian, objek kajian, dan kepentingan pengkaji. Aktivitas kajian merupakan prosedur yang dilakukan dalam melakukan pengkajian, objek kajian merupakan isi bacaan atau wacana yang hendak dikaji, dan kepentingan pengkaji merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh subjek pengkaji. Ketiga hal ini berpilin menjadi satu membangun suatu aktivitas yang disebut dengan kajian kritis.

B. Prinsip Kajian Kritis

Dalam melakukan kajian kritis terhadap sebuah bacaan, baik ilmiah maupun semi-ilmiah, terdapat prinsip kajian kritis berikut.

1. Kajian Ilmiah

Sebuah bacaan ilmiah ditulis berdasarkan data, fakta dan opini yang diperoleh dari penyelidikan atau penelitian. Penelitian tersebut dapat berupa penelitian pustaka, laboratorium dan penelitian lapangan. Mengacu pada pengertian bacaan ilmiah tersebut, kajian kritis dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan dan mengambil manfaat dari bacaan yang 1) menyajikan data, fakta dan opini secara objektif dan logis, 2) pernyataan dalam kalimat tulus, benar, sesuai aturan dan norma yang berlaku serta sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku, dan 3) tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta, tidak emosional atau menonjolkan emosi.

2. Sikap Ilmiah

Atas dasar ciri-ciri bacaan ilmiah tersebut, ada beberapa sikap kritis dalam bentuk sikap ilmiah yang diantaranya meliput 1) sikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, 2) menghargai karya orang lain, 3) berani mempertahankan kebenaran, dan 4) mempunyai pandangan luas dan jauh ke depan.

3. Sistematis dan Holistis

Sistematis menuntut kajian dilakukan secara berurutan dan terpadu sehingga satu aspek dengan aspek lainnya membentuk suatu keseluruhan yang tertata rapi. Sementara itu, holistis berititik tolak dari pandangan menyeluruh utuh atau ’makna global’ dengan aspek-aspek selalu dilihat sebagai suatu keseluruhan. Sistematis juga merupakan suatu karakteristik khas pendekatan ilmiah klasik di mana analisis menempati posisi sentral sehingga suatu bacaan atau masalah diurai dan dipecah-pecah agar sepenuhnya dikuasai. Suatu istilah pentingnya dalam pendidikan adalah kata ’disiplin’. Sementara itu, holistik merupakan karakteristik khas pendekatan kontemporer yang diantaranya mempunyai ’slogan’ chaos itu bukan tanpa informasi, tapi saking kayanya informasi sehingga kelihatan seperti chaos atau chaos yang dibicarakan sebenarnya adalah ordered chaos (chaos yang teratur) dan pada tataran praktis, slogan belajar itu seperti air mengalir.

C. Aspek-Aspek Dalam Kajian Kritis

Dalam suatu kajian kritis terdapat 5 aspek yang harus diperhatikan. Kelima aspek tersebut adalah aspek bahasa, aspek membaca, aspek konteks, aspek keutuhan bacaan dan aspek pembaca. Uraian dari kelima aspek tersebut adalah sebagai berikut.

1. Aspek Bahasa

Dalam menggali suatu wacana terdapat sejumlah aspek bahasa yang perlu diperhatikan, yaitu aspek semantik, sintaksis, stilistika, dan retorika. Aspek semantik suatu wacana mencakup latar, rincian, maksud, pengandaian, dan nominalisasi. Aspek sintaksis suatu wacana berkenaan dengan bagaimana frase dan/atau kalimat disusun. Aspek tersebut mencakup bentuk kalimat, koherensi, dan pemilihan sejumlah kata ganti orang. Aspek stilistika suatu wacana berkenaan dengan pilihan kata dan lagak gaya yang digunakan oleh pelaku wacana. Dalam pemilihan kata ganti yang digunakan dalam suatu kalimat, aspek stiliska berkaitan erat dengan aspek sintaksis. Aspek retorik suatu wacana menunjuk pada siasat dan cara yang digunakan oleh pelaku wacana untuk memberikan penekanan pada unsur-unsur yang ingin ditonjolkan. Retorika mencakup penampilan grafis, bentuk tulisan, metafora, serta ekspresi yang digunakan.

2. Aspek Membaca

Membaca merupakan upaya yang dilakukan dalam menelusuri ide yang dibentangkan oleh penulis dalam suatu bacaan. Pembaca berusaha menemukan rentetan ide yang ada dalam membangun suatu gagasan yang lebih besar. Pengorganisasian gagasan yang dilakukan oleh penulis perlu ditangkap secara cermat oleh pembaca. Keberhasilan pembaca menangkap ide penulis ditentukan oleh kualitas pembacaan yang dilakukannya. Ada dua hal penting yang mempengaruhi pembaca dalam menyerap ide/gagasan penulis. Pertama, skemata pembaca mengenai topik yang sedang dibacanya. Ketika membaca suatu bacaan, memori yang tersimpan dalam image atau ’citra’ pembaca bekerja secara tak sadar dan pembaca sadar atau tidak akan melakukan perbandingan-perbandingan antara apa yang sudah pernah diketahuinya dengan informasi yang sedang dibacanya. Informasi lama yang ada dalam memori pembaca mengikat informasi baru yang sedang diupayakan dipahaminya. Mekanisme tersebut seperti bola salju yang bergelinding sehingga bola makin lama makin besar. Memori makin lama makin sulit atau bahkan tidak dapat bertambah dengan makin bertambahnya usia yang membuat menurunnya fungsi organ-organ manusia.

Hal lain yang mempengaruhi pembaca dalam menyerap ide/gagasan penulis adalah strategi penyajian yang digunakan penulis. Strategi dipengaruhi oleh tipe wacana. Untuk wacana teknis akan digunakan strategi yang cenderung tertutup, artinya penyajian tulisan itu mengikuti suatu kaidah tertentu yang secara konvensional dimiliki oleh komunitas atau bidang ilmu serumpun/selingkung. Dalam banyak hal kaidah tersebut sulit dipahami oleh mereka yang berada di luar komunitas dimaksud. Berbeda dengan wacana teknis, wacana populer menggunakan strategi yang cenderung terbuka. Artinya, kaidah yang dipakai dalam penataan gagasan dalam tulisan itu mengikuti prinsip-prinsip secara umum, sehingga siapapun yang membacanya akan dengan mudah memahami isinya. Wacana populer tidak membuat sekat pembaca baik berdasarkan sekat komunitas maupun sekat usia.

Pembaca yang baik perlu secara dini menentukan wacana yang dibacanya merupakan wacana teknis ataukah wacana umum. Jika merupakan wacana teknis, maka perhatian khusus dibutuhkan untuk mengidentifikasi gagasan pokok yang terdapat dalam tulisan tersebut. Hal sebaliknya untuk wacana populer. Pembaca melakukan penelaahan bacaan secara mendalam tentang isi yang tertuang dalam suatu bacaan.

3. Aspek Konteks

Dalam penelaahan bacaan, konteks memiliki peran yang sangat besar. Krippendorf (1993:20) mengemukakan bahwa konteks adalah lingkungan data. Biasanya analis dapat menentukan lingkungan data dan konseptualisasinya. Seorang ahli bahasa dapat membatasi fokus perhatiannya kepada lingkungan bahasa berbagai kata dan ungkapan. Seorang sosiolog mungkin mengakui makna sebuah tindakan dengan menempatkannya dalam konteks situasi sosial di saat tindakan tersebut terjadi. Seorang peneliti komunikasi menginterpretasikan makna sebuah pesan dalam hubungannya dengan niat pengirimnya, pengaruh kognitif dan behavioral penerimanya, institusi-institusi yang dipakai untuk menyampaikannya, atau peran yang dimainkan pesan tersebut.

4. Aspek Keutuhan Bacaan

Untuk keperluan kajian kritis yang bersifat praktis, sejumlah aspek keutuhan bacaan yang perlu dikaji secara cermat dari sebuah bacaan meliputi:

a. Penulis (kualifikasi dan rekam jejak reputasi atau kepakarannya)

b. Rujukan-rujukan yang digunakan: yang meliputi kemutakhiran dan jumlah rujukan yang diacu, baik yang mendukung atau pun yang bertentangan.

c. Relevasi rujukan-rujukan yang diacu oleh penulis artikel untuk mendukung gagasan atau temuan.

d. Ketepatan cara merujuk (berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku).

e. Akurasi (ketelitian) data: meliputi validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan, keterwakilan populasi oleh sampel jika data diperoleh melalui sampling, dan kemutakhiran data jika data diambil dari sumber data tertentu (misal dari Badan Pusat Statistik).

f. Kedalaman analisis dan pembahasan yang dibuat oleh penulis terhadap data-data yang disajikan.

g. Kejelasan dan kemudahan uraian deskripsi yang disajikan

h. Kelengkapan informasi yang disajikan oleh penulis.

5. Aspek Pembaca

Aspek pembaca terutama terkait dengan niat pembaca dan kesesuaian isi bacaan dengan kebutuhan pembaca. Untuk mencari, mengumpulkan dan membaca bacaan, pembaca tentunya sudah tahu sebelumnya apa tujuan dari semua aktivitas tersebut. Tujuannya mungkin adalah untuk mencari rumusan masalah, mencari masukan atas rumusan masalah yang sudah dirancangnya, mencari pandangan atau teori untuk membantunya menyelesaikan masalah atau untuk memperkaya informasi, bahan atau teori yang telah diperolehnya. Dengan mengacu pada tujuan tersebut pembaca baik tahu mana bacaan yang harus dikaji secara mendalam dan mendasar dengan berlama-lama membacanya atau dengan cepat seperti dikontraskan dalam kajian kritis teoritis.

D. Penelusuran Sumber Informasi

Dalam menuliskan gagasan dalam karya ilmiah penulis membutuhkan sejumlah pandangan, pendapat dan informasi dari berbagai sumber untuk mendukungnya. Idealnya, untuk menyampaikan materi secara lisan atau tertulis dengan cara yang meyakinkan, persiapan yang harus dilakukan adalah seperti yang diklaim Nietzsche atau imam Ghazali: kata-kata yang menyelami doktrin semua kaum, menyelami kedalaman dan mendaki ketinggian yang tidak pernah dicapai orang. Di internet, perpustakaan atau di toko buku tentu tersedia berbagai sumber. Hanya saja kemudahan dan kemurahan akses mempengaruhi seberapa banyak informasi kita peroleh dan sering tidak semua sumber dibutuhkan. Di sinilah kita membutuhkan kiat khusus untuk memilah-milah informasi.

Dalam menelusuri sumber informasi tentu dijumpai masalah, yaitu informasi manakah yang sesuai dengan tulisan yang akan ditulis dan informasi mana yang tidak kita butuhkan. Di sinilah kita membutuhkan teknik khusus dalam kajian penemuan informasi tersebut. Sejumlah teknik khusus yang dapat dijadikan pijakan dalam kajian kritis penelusuran informasi, antara lain; (1) pengalaman, (2) pengamatan, (3) imajinasi, (4) pendapat dan keyakinan. Selain itu, bisa juga faktor lain yang turut menjadi pertimbangan adalah (1) manusia, (2) organisasi, (3) literatur, (4) jasa informasi. Berikut ini diuraikan sumber-sumber informasi yang dapat dipakai sebagai informasi kajian kritis.

1. Pengalaman.

Dalam kehidupannya, setiap orang pastilah mempunyai pengalaman yang (sangat) mengesankan. Pengalaman tersebut dapat menjadi titik tolak untuk mulai menulis dan bahkan untuk mengembangkan minat selanjutnya pada topik-topik yang esensinya berkenaan dengan pengalaman dimaksud.

2. Pengamatan.

Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita alami langsung, tetapi kita hanya mengamati kejadian atau peristiwa itu berlangsung. Misalnya, kita mengamati ketidakdisiplinan berlalu lintas atau anak-anak sekolah sering berkeliaran di luar jam sekolah atau juga pegawai negeri yang sering terlambat masuk kantor. Pengamatan ini bisa kita jadikan kajian kritis, tinggal bagaimana kita memandang atau dari sisi mana kita mengkaji hal tersebut.

3. Imajinasi.

Manusia mempunyai kemampuan berimajinasi, kemampuan membayangkan atau menghayal sesuatu. Orang boleh saja tidak mengalami langsung suatu peristiwa, tetapi dia bisa berimajinasi tentang peristiwa itu. Misalnya, orang itu tidak pernah masuk penjara, tetapi dia bisa mengkaji secara kritiss tentang kehidupan di penjara malah terkadang lebih dramatis dari orang-orang yang pernah masuk penjara.

4. Pendapat dan Keyakinan.

Setiap orang punya keyakinan. Misalnya, keyakinan tentang suatu hal tentang kampung yang harus hijau lestari, suatu kejujuruan yang harus dipelihara. Keyakinan ini dapat dijadikan daya kritis untuk melihat dan mencermati tentang suatu tulisan yang sedang dikritisi. Selain hal di atas, sumber informasi yang dapat dilakukan sebagai penelusuran informasi suatu kajian kritis, seperti berikut ini.

a. Manusia. Manusia dapat dimintai informasi secara tertulis atau lisan. Secara tertulis bisa dengan menulis surat, pembacaan karya tulisnya. Secara lisan, bisa dimintai keterangan dalam bentuk diskusi, ceramah, seminar, panel.

b. Organisasi. Sebagai sumber informasi, organisasi biasanya bekerja sebagai badan atau lembaga yang mengkhususkan diri dalam bidang terkait.

c. Literatur. Sumber informasi ini biasanya diperoleh melalui publikasi media cetak yang terbaca dengan jelas, atau bentuk mikro yang macamnya sangat majemuk.

d. Jasa Informasi. Dengan berkembangnnya era informasi, sumber ini memberi peluang untuk memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan, seperti; gambar, statistik, grafik, dan sebagainya.

5. Pemilihan Bahan Bacaan dalam Kajian Kritis.

Sumber-sumber bacaan yang dapat dirujuk sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran, menulis proposal dan laporan penelitian, atau menulis makalah atau artikel ilmiah antara lain: artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, buku bacaan, prosiding seminar, artikel dalam buletin atau majalah populer, termasuk koran, artikel dalam internet, bacaan pidato, hasil wawancara dengan pakar atau dengan responden. Selain hal di atas beberapa pertimbangan lagi yang dapat dijadikan pijakan dalam pemilihan bahan kajian, yaitu:

a. Bahan bacaan untuk rujukan yang memiliki tingkat keilmiahan tinggi meliputi artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku bacaan. Oleh karena itu, di dalam merujuk harus diutamakan memilih rujukan dari tiga macam di atas dibandingkan yang lainnya.

b. Selain itu diutamakan bahan bacaan artikel yang terbaru (up to date), minimal 5 tahun terakhir. Untuk buku bacaan yang sesuai masih dimungkan yang terbit 10 tahun terakhir.

c. Jurnal ilmiah juga memiliki tingkatan, mulai dari yang paling tinggi adalah jurnal internasional, jurnal ilmiah yang terakriditasi nasional, kemudian regional dan yang belum terakreditasi.

d. Perhatikan kesesuaian antara bahan bacaan yang akan dikaji dan dirujuk dengan kepentingan gagasan yang akan diteliti atau ditulis oleh penelaah.

e. Hal-hal yang umumnya diteliti, ditulis menjadi artikel atau makalah oleh para guru atau para peneliti dalam ilmu dan pembelajaran Bahasa Indonesia antara lain:

- tata kalimat (gramatikal)

- fenomena dialektika

- kesalahan-kesalahan yang umum dalam berbahasa Indonesia

- kesulitan dalam pengajaran bahasa

E. Pelaksanaan Kajian Kritis

Setelah dilakukan pemilihan bahan kajian yang akan dikritisi, maka langkah berikutnya ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu (1) mengidentifikasi informasi permukaan dari bacaan yang akan dikritisi, dan (2) menelaah informasi isi bacaan. Berikut ini masing-masing dijekaskan kedua hal tersebut.

1. Kajian Identifikasi Informasi Awal Bacaan.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam melakukan aktivitas membaca kritis ialah mencoba mengenali dan mengidentifikasi bagian ide yang paling penting dari sebuah materi bacaan serta mencoba mencatat organisasi penyajian bacaan tersebut. Langkah-langkah membaca kritis sebagai berikut.

a. Bacalah Judul dan Subjudul. Membaca judul sangat penting karena memberikan gambaran menyeluruh terhadap topik dari artikel atau bab yang akan dibaca, sementara subjudul menyediakan informasi yang lebih spesifik terhadap bahasan dari topik artikel atau bab itu.

b. Bacalah Pendahuluan atau Paragraf Pertama. Di sini Anda bisa memperoleh gagasan yang merupakan titik awal dari persoalan yang dibahas atau dieksplorasi dalam bab berikutnya.

c. Bacalah Heading yang Ditebalkan (Bila Ada). Yang dimaksud dengan heading di sini ialah sebuah kata atau frase atau statement yang berperan tidak lebih sebagai sub-subjudul. Heading merupakan inti dari bahasan dalam satu atau dua paragraf di bawahnya.

d. Bacalah Kalimat Pertama tepat di bawah Heading. Umumnya penulis menempatkan ide pokok bahasan sebuah paragraf di kalimat pertama.

e. Perhatikan Aneka Peranti Penulisan yang Mencolok lainnya. Biasanya dalam pembahasan sebuah paragraf, bab, atau bacaan terdapat sejumlah kata atau pernyataan yang ditebalkan, dimiringkan, ataupun digarisbawahi. Kalau menemukan hal demikian, alangkah baiknya juga Anda perhatikan, kerena kata itu mempunyai peran penting.

f. Bacalah Paragraf Terakhir atau Kesimpulan. Kesimpulan, penutup, rangkuman, ataupun paragraf terakhir sebuah tulisan menyediakan pokok pikiran sekaligus kata-kata kunci dari pembahasan sebelumnya.

2. Kajian Informasi Isi.

Dalam menelaah informasi isi bacaan untuk mendapatkan kesahian/keakuratan isi pesan yang disampaikan dalam suatu karya ilmiah ada empat aspek yang harus menjadi pijakan, yakni cara memahami isi bacaan, menangkap makna pesan, meyakini dan menyangkal isi pesan, dan kelengkapan isi pesan. Berikut ini diuraikan keempat hal tersebut.

a. Cara memahami isi bacaan secara cepat adalah dengan mengenali pokok pikiran setiap alinea/paragraf. Secara umum setiap alinea/paragraf memiliki pikiran utama sebagai pokok bahasan dalam alinea tersebut. Apabila pembaca dapat mengenali pikiran utama dari alinea yang dibaca, maka pada hakikatnya sudah dapat memahami maksud bacaan. Untuk bahasa Indonesia, pikiran utama biasanya terdapat pada awal atau akhir alinea.

b. Menangkap makna pesan yang terkandung dalam bacaan. Makna pesan adalah inti dari informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Caranya adalah dengan mengenali kata-kata operasional (sering disebut dengan ”predikat” pada pola kalimat SPO – Subyek Predikat Obyek) pada pikiran utama. Contoh: Apabila Saudara memiliki sebuah pikiran utama dari sebuah alinea: ”Peningkatan profesionalisme guru”, maka dapat dijelaskan bahwa kata operasionalnya adalah Peningkatan, karena: kata profesionalisme dan guru merupakan kata yang akan dikenai dengan kegiatan peningkatan, bukan kata peningkatan yang akan dikenai dengan kegiatan profesionalisme, atau kata peningkatan akan dikenai dengan kegiatan guru.

c. Meyakini atau menyangkal kebenaran isi bacaan, merupakan langkah yang paling sulit dari membaca kritis, karena pembaca harus memiliki kemampuan menjustifikasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut pembaca harus mempunyai banyak informasi pendukung, mengetahui teknik-teknik mengutip tulisan, dapat melakukan logika universal, dan validasi informasi.

d. Sangat mungkin informasi yang diperoleh benar adanya, akan tetapi kurang lengkap. Terhadap informasi seperti ini pembaca harus mencoba mencari informasi kelengkapannya. Seandainya ternyata tidak ditemukan, maka sebaiknya tidak digunakan. Untuk mendapatkan kebenaran lebih dalam menelaah isi pesan, maka langkah pelaksanaan kajian kritis agar menjadi lebih berkualitas, maka pijakan selanjutnya adalah melakukan alur tahapan kajian kritis sebagai berikut.

1) Tetapkan tujuan utama pelaksanaan kajian kritis tersebut. Penetapan tujuan ini bergantung pada keinginan yang ingin dicapai.

2) Baca secara sepintas seluruh isi bacaan

3) Temukan kesesuaian antara isi pembacaan sepintas dengan tujuan yang hendak dicapai

4) Tetapkan pembacaan pemahaman akan dilanjutkan atau tidak

5) Baca secara cermat isi bacaan

6) Temukan informasi utama yang ada pada setiap paragraf

7) Cermati pandangan penulis dan pandangan orang lain dalam kutipan

Setelah mengkaji alur tahapan itu, maka tetapkan pendirian Anda, setuju atau tidak! Jika Anda telah setuju maka langkah berikutnya yang dilakukan!

8) Buat catatan kecil hasil pembacaan

9) Formulasikan ke dalam wacana hasil catatan kecil

3. Kajian Logika dan Penalaran Isi.

Untuk melihat pada kecermatan logika dan penalaran si penulisnya, ada sejumlah hal utama yang dapat dilakukan dalam mengkaji bacaan secara kajian kritis, sebagai berikut.

a. Temukan definisi atau pengertaian dasar yang digunakan penulisnya

b. Identifikasi model tulisan yang digunakan penulisnya

c. Temukan ilustrasi apa saja yang terdapat dalam bacaan

4. Kajian Aspek Kerangka dan Isi Bacaan.

Untuk menelaah pada aspek-aspek kerangka dan isi bacaan, maka rambu-rambu dalam melakukan kajian kritis bahan bacaan ilmiah diungkapkan dalam pertanyaan berikut ini.

a. Siapa penulis artikel? Guru atau dosen yang cukup berpengalaman; pengamat atau peneliti bahasa yang sudah berpengalaman (dilihat dari banyaknya tulisan yang dibuat dan dimuat oleh jurnal); pejabat di lingkungan departemen atau dinas pendidikan, atau yang lainnya.

b. Kapan artikel tersebut ditulis atau dimuat?

c. Bagaimana kategori atau jenis jurnal atau buletin memuat?

d. Bagaiman penataan kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis?

e. Bagaimana urgensi masalah dan tujuan penulisan artikel?

f. Bagaimana teknik pelaksanaan penelitian atau khususnya dalam pengumpulan data?

g. Keterpercayaan sumber-sumber data yang digunakan atau dirujuk?

h. Bagaimana ketaatan penulis dalam mengikuti kaidah perujukan pendapat lain?

i. Bagaimana akurasi data-data primer atau sekunder yang digunakan oleh penulis?

j. Bagaimana teknik analisis data, baik secara deskriptif, kuantitatif, atau statistik?

k. Bagaimana kemampuan atau ketajaman penulis dalam membuat pembahasan berdasarkan hasil analisis data?

l. Bagaimana sistematika (urutan logika berpikir) yang ditunjukkan oleh penulis dari masalah, teknik pengambilan data, analisis data, pembahasan sampai pada kesimpulan?

m. Bagaimana kejelasan temuan yang dihasilkan dari penelitian atau kekuatan gagasan yang dimunculkan oleh penulis?

n. Bagaimana justifikasi atau rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian atau uraiannya?

PENULISAN DAN PEMANFAATAN HASIL KAJIAN KRITIS

A. Kajian Kritis untuk Keperluan Praktis

Dua hal minimal yang dapat dipetik dari kegiatan kajian kritis. Pertama, kajian kritis dapat menguatkan wawasan bagi penulisnya. Informasi serupa dalam naskah yang dikritisi mungkin sudah pernah dibaca sebelumnya tetapi sudah tertimbun dalam memorinya sehingga informasi itu tidak lagi pernah dimanfaatkan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapinya. Dalam kondisi ini kajian kritis berfungsi mengingatkan dan menguatkan kembali konsep tersebut. Kedua, kajian kritis dapat memberi informasi baru bagi pengkritisi. Seiring dengan perkembangan konsep dan paradigma keilmuan dalam hal mana ilmu terus berkembang dan inovasi orang lain terus bertambah sementara kita terus disibukkan dengan tugas rutin sehari-hari sehingga tidak sempat mengikuti perkembangan itu menyebabkan kita tertinggal dari informasi baru tersebut. Melalui kajian kritis perkembangan baru itu dapat diikuti. Dalam kondisi seperti ini kajian kritis merupakan pembuka wawasan.

Baik fungsi kajian kritis sebagi penguat wawasan maupun sebagai pembuka wawasan, keduanya dapat memberi konstribusi positif dalam pengembangan gagasan untuk keperluan pengorganisasian tulisan. Berikut ini disajikan identifikasi isi suatu tulisan yang berpotensi dimanfaatkan dalam membangun gagasan dalam suatu tulisan. Berdasarkan isi tulisan terdapat dua kategori besar pemaparan gagasan yang dijumpai dalam suatu bacaan, yaitu berdasarkan penggagas dan berdasarkan strategi penyajian. Kedua hal ini lebih lanjut diuraikan di bawah ini.

B. Pemilahan Pandangan Penggagas

Dalam setiap tulisan dijumpai dua sumber gagasan, yaitu penulis dan orang lain yang dikutip pandangannya oleh penulis. Pengkritisi harus mampu membedakan bagian mana yang merupakan pandangan penulis dan bagian mana pula yang merupakan pandangan orang lain yang dikutip oleh penulis. Pembedaan keduanya dapat dilakukan melalui pengidentifikasian penanda bahasa yang digunakan. Penanda bahasa yang menunjukkan penguraian langsung penulis memiliki ciri yang sangat luas dan hampir-hampir tidak dapat diidentifikasikan. Berbeda dengan itu, penanda bahasa yang menunjukkan pendirian orang lain dalam tubuh suatu tulisan dengan mudah dapat diidentifikasikan. Untuk itu pemilahan kedua hal ini akan lebih mudah jika didasarkan atas pijakan pandangan orang lain yang terdapat dalam suatu tulisan. Lebih dahulu akan diuraikan penanda yang kedua, yakni pendapat orang lain. Setelah hal ini terdeskripsikan maka dapat ditarik garis bahwa di luar dari hal tersebut merupakan pandangan penulis. Beberapa penanda kutipan pendapat orang lain, adalah (1) Diawali atau diakhiri dengan pencantuman sumber kutipan, (2) Bila kurang dari tiga baris, biasanya diapit oleh tanda kutip; (3) Biasanya diawali dengan kata Menurut, misalnya, menurut Ali (2008:12) dan (4) Akhir dari kutipan biasanya diikuti oleh kalimat ”berdasarkan pandangan di atas atau berdasarkan pandangan Ali dapat dinyatakan bahwa... Adakalanya penulis menderetkan sejumlah pandangan ahli yang berbeda. Ciri utama dari penderetan pandangan itu adalah sejalan dengan pandang A, diikuti oleh penyebutan ahli lain. Misal. sejalan dengan Pandangan Ali, Mukhtar mengemukakan bahwa atau boleh jadi penulis mempertentangkan dua ahli yang ada. Misalnya, berbeda dengan pandangan Ali, Mukhtar mengemukakan bahwa .....

Ciri di atas merupakan ciri umum yang lazim dijumpai dalam sebuah karya tulis mengenai pencantuman kutipan dalam karya seseorang. Di luar dari hal tersebut gagasan itu merupakan paparan asli penulisnya. Kesulitan yang dapat dijumpai adalah pada bagian manakah yang merupakan batas penguraian antara pandangan orang lain dengan pandangan penulis? Setidaknya batas paragraf dapat menjadi penanda batas penguraian tersebut. Penanda lainnya adalah penulis menggunakan kata-kata tertentu sebagai awal

dari penjelasannya atau akhir dari penjelasan orang lain.

C. Identifikasi Strategi Penyajian Gagasan

Terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan suatu gagasan. Ambo Enre (1994) menyebut strategi penyajian gagasan itu sebagai pengembangan paragraf. Sejumlah cara yang dapat dilakukan dalam penyajian gagasan itu adalah ilustrasi, argumentasi, analisis, perincian, perbandingan, dan definisi. Berikut ini diraikan satu persatu hal tersebut. Ilustrasi, penyajian gagasan dengan ilustrasi biasanya dilakukan dengan cara penguraian secara renik. Diawali dengan gagasan secara umum kemudian diikuti oleh renik-renik yang ada untuk memperjelas gagasan umum tersebut. Ilustrasi lebih lengkap bila disertai dengan contoh yang ada sehingga informasi umum tersebut dapat lebih jelas adanya.

Analisis, ciri utama analisis adalah penjabaran suatu konsep ke dalam sejumlah konsep bawahan dengan penguraian yang dilakukan secara lebih detail. Keberhasilan teknik analisis ditunjukkan oleh dilahirkannya suatu klasifikasi yang daripadanya terjelaskan keterkaitan antara konsep bawahan dengan konsep bawahan lainnya. Perincian, ciri utama perincian adalah penyajian sejumlah ciri yang dimiliki oleh suatu gagasan. Bedanya dengan analisis dan ilustrasi terletak pada kedalaman perinciannya. Perincian tidak mengungkap keterkaitan antara satu rincian dengan rincian lainnya sementara analisis memperhatikan keterkaitan tersebut. Perbedaannya dengan ilustrasi adalah perincian tidak diurai dengan contoh sementara ilustrasi akan semakin jelas bila disertai contoh dan asosiasi. Perincian hanyalah berupa deretan unsur yang membawahi konsep tertentu.

Perbandingan, ciri utama perbandingan adalah ditunjukkannya persamaan dan perbedaan mengenai suatu hal. Persamaan ditandai dengan kesejajaran konsep dan perbedaan ditandai dengan oposisi konsep. Definisi, ciri utama definisi adalah pembatasan lingkup konsep yang dimiliki oleh suatu kata atau istilah. Definisi dibangun oleh genus dan atribut. Genus merupakan golongan yang akan diberi batasan dan atribut merupakan pembatas dari genus yang akan didefinisikan.

Akhirnya, sebagai pembanding, pada lampiran disajikan pola-pola lain dalam menyampaikan gagasan.

D. Pemanfaatan Kajian Kritis dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Pemanfaatan kajian kritis dalam penulisan karya ilmiah adalah suatu yang mutlak yang harus dipahami dan dicermati seorang penulis atau yang sedang menulis bahkan penulis terkenal sekali pun. Dengan memanfaatkan kajian kritis, si penulis tersebut dapat menumbuhkan inspirasi, pemerkaya bahan tulisan, membangun gagasan dan strategi pengembangan tulisan yang sedang dikembangkan. Berikut ini diuraikan keempat hal tersebut dalam kaitan pemanfaatan kajian kritis dalam membangun karya tulis ilmiah yang berkualitas.

1. Kajian Kritis Sebagai Sumber Inspirasi.

Tidak jarang kita cemburu melihat kawan kita yang memiliki tulisan demikian banyak. Tulisannya bertebaran di surat kabar, majalah, atau di jurnal-jurnal. Sering pula kita jumpai teman yang seangkatan dengan kita melambung jauh kepangkatannya karena kegiatan pengembangan profesi yang dilakukan selalu lebih dari cukup. Sementara karena alasan rutinitas sehari-hari kita tak produktif melahirkan tulisan. Rasa ingin menulis demikian besar tetapi kita kehilangan inspirasi, topik apakah yang menarik untuk ditulis. Guru memiliki segudang pengalaman. Keluh kesah dan bahagia membaur menjadi satu ketika berhadapan dengan peserta didik di dalam kelas. Pengalaman ini sebenarnya merupakan sebuah samudera luas yang sangat disayangkan apabila terlewatkan begitu saja. Sukma besar untuk menuliskan pengalaman itu tak pernah padam dalam hati. Sebagai guru, selalu saja ada keinginan untuk menuangkan pengalaman itu dalam bentuk tulisan, hanya saja kebanyakan di antara mereka tak pernah mau memulai menuliskannya. Hasilnya tak pernah terwujud sebuah tulisan karena tak pernah memulai meletakkan kalimat yang pertama.

Sebenarnya persoalan apa yang dihadapi oleh sebagian guru kita yang memiliki beribu pengalaman tetapi miskin tulisan? Dari sisi akademik mereka adalah orang-orang terpelajar. Mereka bahkan adalah alumnus perguruan tinggi yang sebelumnya telah belajar menulis selama 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, dan 3 tahun di SMA. Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagian guru belum mencermati karakteristik penciptaan tulisan dan karakteristik tulisan itu sendri. Penciptaan tulisan membutuhkan sebuah ketelatenan karena menulis adalah sebuah keterampilan. Menulis adalah kegiatan mekanistik yang ditopang oleh kognitif. Menulis haruslah dilatihkan bukan diceritakan. Sebagai sebuah keterampilan, menulis dapat disetarakan dengan bersepeda. Seseorang tidak akan mungkin terampil bersepeda bilamana hanya memiliki pengalaman mendengarkan cara bersepeda. Keterampilan bersepeda bisa saja dimiliki tanpa mendengarkan cerita tentang cara bersepeda. Sebaliknya, keterampilan bersepeda dapat dimiliki dengan terjun langsung praktik bersepeda dengan konsekuensi lutut dapat menjadi lecet, dada tertubruk di setir, atau kaki keseleo karena tertindis sepeda. Cara inilah yang telah ditempuh oleh sejumlah penulis terkenal, seperti Buya Hamka, Rosihan Anwar, dan Arsewendo Atmowiloto.

Pemahaman karakteristik tulisan juga sangat penting dalam menumbuhkan keinginan menulis. Kunci pemerolehan karakteristik tulisan terletak pada kebiasaan membaca. Hanya melalui membacalah kita dapat berenang dalam indahnya karakteristik tulisan. Apalagi, bilamana kita sampai pada tingkatan membaca yang tertinggi, yakni membaca kritis. Pembaca kritis ditandai oleh munculnya reaksi terhadap isi wacana yang dibacanya. Pembaca kritis tidak hanya menyerap isi tulisan tetapi ia secara aktif bereaksi terhadap tulisan itu. Bentuk reaksinya dapat berupa kesetujuan, ketidaksetujuan, kekaguman, pujian, bahkan mungkin dalam bentuk makian.

Kembali ke persoalan mandulnya pena sebagian guru kita. Taufiq Ismail telah melansir sebuah pernyataan bahwa bangsa kita telah rabun membaca dan lumpuh menulis. Untuk bangkit dari kondisi ini salah satu cara yang dilakukan adalah mengajak guru-guru kita untuk melakukan kajian kritis terhadap sejumlah tulisan yang selama ini tersaji di hadapan kita. Dengan mengajak guru kita melakukan kajian kritis setidaknya dapat memberi momentum menulis pada dirinya dan diharapkan dapat terimbas ke peserta didiknya. Ada sejumlah alasan mengapa kajian kritis menjadi salah satu pilihan menumbuhkan inspirasi dalam menulis:

a. Hasil kajian kritis dapat memicu pilihan topik dari sekian banyak topik yang selama ini hendak ditulis oleh guru.

b. Hasil kajian kritis dapat menggugah kesetujuan dan ketidaksetujuan sehingga pengkritisi hendak menguatkan atau membantah bacaan yang dikritisinya

c. Hasil kajian kritis menghasilkan simpulan bahwa informasi dalam wacana itu belum lengkap sehingga pengkritisi hendak melengkapinya.

d. Hasil kajian kritis menunjukkan bahwa uraian dalam wacana berbeda dengan fakta yang dialami oleh pengkritisi sehingga dia hendak membentangkan yang seharusnya.

e. Hasil kajian kritis menunjukkan bahwa wacana itu belum memberi kepuasan kepada pembaca, sehingga pengkritisi hendak memuaskan pembaca.

f. Hasil kajian kritis menunjukkan bahwa informasi yang terdapat dalam wacana terlalu dilebih-lebihkan sehingga pengkritisi hendak menunjukkan yang proporsional.

2. Kajian Kritis Sebagai Pemerkayaan Bahan.

Kegiatan menulis adalah proses, yaitu proses penulisan. Ini berarti bahwa kita melakukan kegiatan itu dalam beberapa tahap, yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan dan tahap revisi. Pada tahap pertama, yaitu tahap prapenulisan maka di sinilah kita perlu pemerkayaan bahan-bahan yang layak dan sesuai dengan tulisan yang akan dikembangkan. Bahan-bahan yang layak tentu mempengaruhi kualitas dan pengembangan tulisan, khususnya pada langkah pertama, yakni topik aktual yang ingin dikembangkan. Tanpa, pemilihan dan penentuan bahan-bahan atau memperkaya bahan-bahan terasah agak sulit untuk menemukan topik yang aktual sekaligus mengembangkan kualitas tulisan pada dimensi data dan fakta serta ilustrasi sebagai pendukung utama suatu tulisan yang kreatif. Dalam penentuan sumber bahan dan sekaligus pemerkayaan bahan inilah, maka perlu suatu kajian kritis tentang kualitas bahan tersebut. Untuk menentukan kualitas bahan sekaligus pemerkayaan bahan, maka ada sejumlah hal-hal untuk menentukan kualitas bahan tersebut, sebagai berikut.

a. Apakah bahan bacaan memiliki tingkat keilmiahan tinggi meliputi artikel dalam jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku bacaan.

b. Diutamakan bahan bacaan artikel yang terbaru (up to date), minimal 5 tahun terakhir. Untuk buku bacaan yang sesui masih dimungkin yang terbitan 10 tahun terakhir.

c. Tingkatan jurnal ilmiah yang ingin dipakai sebagai bahan rujukan, mulai dari yang paling tinggi adalah jurnal internasional, jurnal ilmiah yang terakreditasi nasional, kemudian regional dan yang belum terakreditasi.

d. Perhatikan kesesuaian antara bahan bacaan yang akan dikaji dan dirujuk dengan kepentingan gagasan yang akan diteliti atau ditulis oleh penelaah.

e. Cermati pemakaian bahasa Indonesia dalam bahan rujukan yang akan dipakai yang meliputi; tata kalimat (gramatikal), fenomena dialektika, kesalahan-kesalahan yang umum pemakaian bahasa Indonesia dalam bahan atau rujukan untuk memperkaya bahan tulisan.

3. Kajian Kritis Sebagai Pembangun Gagasan.

“Penulis yang Baik adalah Pembaca yang Baik” Benarkah? Setiap orang, termasuk guru sebagai pembangun kualitas anak bangsa, sudah pasti ada keinginan untuk menjadi penulis yang baik. Untuk mewujudkan keinginan menjadi penulis yang baik itu, maka langkah pertama, yang harus dia pikirkan, dia harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Kenapa demikian? karena menjadi menulis yang baik, dia sebenarnya ingin mewujukan bahwa dirinya adalah pembangun gagasan yang baik. Oleh karena itu, untuk membangun gagasan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan membaca. Ringkasnya, ‘penulis yang baik adalah pembaca yang baik’.

Nah, pada kegiatan membaca inilah, sebenarnya telah terjadi kegiatan mengkritisi suatu bacaan. Tujuan tidak lain, bagi calon penulis termasuk penulis terkenal pun, dalam rangka untuk membangun gagasannya agar tidak itu-itu saja dan sudah pasti membaca agar gagasan yang dibangunya lebih bermutu. Ringkasnya, orang yang senang baca pasti berwawasan luas! Berdasarkan hal di atas, ada tiga keuntungan mengkritisi suatu bacaan atau kajian krtis suatu bacaan, ketika orang mau membangun gagasannya dalam suatu tulisan yang kreatif.

a. Dengan mengkritis suatu bacaan membuat orang memperoleh informasi untuk membangun gagasan, memperkaya ide. Dengan demikian, apa yang ditulisnya dirasakan sebagai sesuatu yang menarik dan berharga.

b. Dengan mengkritis suatu bacaan, seorang penulis dapat mengetahui selera pembaca, berdasarkan gender, usia dan sosial, sehingga dia mampu membangun gagasannya ke arah hal itu.

c. Dengan mengkritisi suatu bacaan orang dapat membangun gagasan dengan jalan pintas untuk membangun gagasan. Dalam bentuk analognya, untuk mengetahui ditonjok teman itu sakit, orang tidak perlu menyuruh temannya untuk menonjok dirinya. Dia cukup bagaimana menahan rasa sakit dan marahnya yang ditonjok dengan bahasa tulis.

4. Kajian Kritis Sebagai Pemerkaya Strategi Pengembangan Menulis.

Tulisan yang indah adalah tulisan yang pembacanya mampu bertahan berjam-jam duduk menelusuri ide demi ide dalam wacana tanpa pernah beranjak dari tempatnya. Lebih berhasil lagi bilamana pembaca mampu di buat menunda pekerjaan pentingnya karena alasan ia belum menyelesaikan bacaannya. Hanya penulis yang punya pengalaman dalam yang mampu membuat tulisan seperti ini. Seperti dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa menulis merupakan sebuah keterampilan. Hal ini berarti menulis itu dapat dipelajari dan sesuatu yang bisa dipelajari pastilah bisa dimiliki oleh siapa saja yang mau mempelajarinya. Pandangan ini menguatkan bahwa siapa saja bisa sampai kepada penciptaan suatu tulisan yang mampu membuat pembacanya mampu bertahan berjam-jam dan bahkan mampu membuat pembaca menunda pekerjaan pentingnya karena alasan belum menyelesaikan bacaannya.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana menghasilkan sebuah tulisan yang berkategori indah? Jawaban sederhana yang teoretis dari pertanyaan ini adalah buat tulisan kamu menjadi variatif, sajikan kohesi dan koherensi secara apik, dan urai topik yang aktual. Lalu bagaimana caranya? Di sinilah hasil kajian kritis memberi peran yang tidak sedikit. Dua hal penting yang perlu dicermati dalam kajian kritis, yaitu bentuk penyajian dan gagasan yang kembangkan penulisnya. Salah satu yang berkenaan dengan bentuk penyajian adalah strategi penyajian dan yang berkenaan dengan gagasan adalah aktualitas dan kebermanfaatan gagasan yang dikembangkan.

Kajian kritis memberi peran yang penting dalam pemerkayaan strategi tulisan didasari oleh sifatnya dasar kajian kritis, yaitu eksplorasi informasi melalui sejumlah bacaan. Asumsi yang mendasarinya adalah makin banyak bacaan yang dieksplorasi makin kaya pula strategi penulisan yang diperoleh. Kajian kritis memberi peluang untuk menyadap berbagai strategi yang telah digunakan oleh penulis sebelumnya. Agar kajian kritis dapat berkonstribusi langung terhadap penciptaan tulisan yang variatif dan menarik, pengkritisi perlu menyediakan waktu untuk turut menelaah strategi yang digunakan penulis dalam membangun gagasannya. Ada sejumlah strategi yang perlu dicermati oleh pengkritisi dalam suatu bacaan, yaitu:

a. Strategi pengorganisasian gagasan sebagai pembuka, isi, dan penutup

b. Strategi pengembangan paragraf

c. Strategi pemokusan atau penekanan gagasan

d. Strategi penataan alur pikir

e. Strategi gaya penulisan

f. Strategi penyapaan pembaca

Melalui kajian kritis sejumlah strategi di atas dapat ditelaah pada wacana yang dikritisi. Setiap penulis memiliki strategi yang biasanya berbeda. Pengkritisi yang dengan cermat memperhatikan strategi tersebut, pada tahap awal dapat mengadopsi strategi yang telah digunakan oleh penulis lain yang pada saatnya nanti pengkritisi pemula akan menemukan gayanya sendiri yang menjadi karakteristik tulisannya. Ketika pengkritisi itu sudah sampai pada penemuan jati dirinya dalam penciptaan tulisan, ketika itu pengkritis itu sudah beranjak dari penulis amatir ke penulis profesional dan hal ini dapat diraih melalui pengintesifan kajian kritis

INDUKSI GURU

2011-01-22T22:29:00.005+07:00

KERANGKA PROGRAM INDUKSI DAN PIHAK YANG TERKAIT

A. Kerangka Program Induksi

Program Induksi Guru Pemula adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya. Tujuan Program Induksi bagi Guru Pemula adalah :

a. Membimbing guru pemula agar dapat beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah.

b. Membantu guru pemula agar mampu melaksanakan pekerjaanmya sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Dengan demikian program induksi bagi guru pemula merupakan proses orientasi kegiatan proses pembelajaran dalam konteks satuan pendidikan tertentu, dan menjadi pembelajaran keprofesionalan di tempat kerja selama tahun pertama mengajar dan merupakan tahap awal dalam Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) seorang guru. Program Induksi dirancang secara sistematis dan terencana berdasarkan konsep kerjasama dan kesejawatan antara guru pemula, guru pembimbing, kepala sekolah/madrasah, dan pengawas sekolah/madrasah dengan pendekatan pembelajaran profesional. Program induksi bagi guru pemula dilaksanakan dengan prinsip :

1. keprofesionalan: penyelenggaraan program yang didasarkan pada kode etik profesi, sesuai bidang tugas;

2. kesejawatan: penyelenggaraan atas dasar hubungan kerja dalam tim;

3. akuntabel: penyelenggaraan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

4. berkelanjutan: dilakukan secara terus menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

B. Peserta

Peserta program induksi adalah:

a. guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah;

b. guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) mutasi dari jabatan lain.

c. guru pemula bukan PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Guru pemula bertanggungjawab:

1. mengamati situasi dan kondisi sekolah/madrasah serta lingkungannya, termasuk mempelajari data-data sekolah/madrasah, tata tertib sekolah/madrasah dan sarana serta sumber belajar di sekolah/madrasah;

2. mempelajari latar belakang siswa;

3. mempelajari dokumen administrasi guru;

4. mempelajari kurikulum tingkat satuan pendidikan;

5. menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran;

6. melaksanakan proses pembelajaran;

7. menyusun rancangan dan instrumen penilaian (ranah kognitif, afektif dan psikomotorik);

8. melaksanakan penilaian proses dan penilaian hasil belajar siswa;

9. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, seperti pembina ektra kurikuler, instruktur TIK.

10. melakukan observasi di kelas lain;

11. melakukan diskusi dengan pembimbing, kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran maupun tugas lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru.

Guru pemula berhak:

1. memperoleh bimbingan dalam hal (1) Merencanakan pembelajaran (menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi siswa), (2) Melaksanakan pembelajaran (Kegiatan Pembuka, Kegiatan Inti, Kegiatan Penutup dan Pengelolaan kelas dan siswa). (3) Menilai hasil pembelajaran (merancang dan melaksanakan penilaian, menganalisis hasil penilaian dan menindaklanjutinya serta pengolahan nilai untuk mengisi Laporan Hasil Belajar Siswa). (4) Membimbing dan melatih peserta didik. (5) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru seperti Pembina ekstra kurikuler dan instruktur TIK

2. memperoleh Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula

3. memperoleh Sertifikat yang menyatakan bahwa guru pemula yang bersangkutan telah menyelesaikan Program Induksi dengan Baik, berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula yang berhasil memperoleh Nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori baik dan berhak diusulkan untuk pengangkatan jabatan fungsional guru.

4. mengajukan keberatan atas proses pembimbingan oleh pembimbing dan Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula,

5. memperoleh dukungan dari sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru dan pengembangan profesi.

6. memperoleh salinan Lembar Observasi Pembelajaran yang telah ditandatangani oleh guru pemula, pembimbing dan kepala sekolah.

Guru pemula berkewajiban:

1. Melaksanakan kegiatan pokok yang menjadi beban kerja guru yaitu (1) merencanakan pembelajaran/ pembimbingan; (2) melaksanakan pembelajaran/ pembimbngan; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran berupa kegiatan Tatap Muka (TM), Penugasan Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT).

3. Melaksanakan Kegiatan Tatap Muka sesuai dengan jadwal dan beban jam mengajar yang diembannya.

C. Pembimbing

Pembimbing adalah guru profesional berpengalaman yang diberi tugas untuk membimbing dan menilai guru pemula dalam pelaksanaan program induksi. Dalam pelaksanaan Program Induksi, pembimbing ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah dengan kriteria memiliki :

1. kompetensi sebagai guru profesional;

2. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 8 tahun dan memiliki jabatan sebagai Guru Madya;

3. pengalaman mengajar atau mengajar pada jenjang kelas yang sama dan pada mata pelajaran yang sama dengan guru pemula;

4. kemampuan bekerja sama dengan baik dengan guru pemula;

5. kemampuan komunikasi yang baik;

6. kemampuan menganalisis teknik mengajar/proses pembelajaran dan dapat memberikan saran-saran perbaikan;

7. kemampuan untuk membimbing dan membantu guru pemula dalam melaksanakan pembelajaran profesional.

Jika pada satuan pendidikan penyelenggara program induksi tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria nomor 2 (dua), maka guru lain yang belum memiliki masa kerja 8 tahun dan memiliki jabatan guru madya dapat ditunjuk sebagai pembimbing dengan memperhatikan kriteria lainnya.

Jika pada satuan pendidikan penyelenggara program induksi tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan diatas, maka kepala sekolah/madrasah dapat menjadi pembimbing.

Jika pada satuan pendidikan, kepala sekolah/madrasah tidak dapat menjadi pembimbing, maka pembimbing dapat diajukan dari satuan pendidikan lain oleh kepala sekolah/madrasah dengan persetujuan Kepala Dinas Pendidikan terkait.

Pembimbing bertanggung jawab :

1. menciptakan hubungan yang bersifat jujur, memotivasi, bersahabat, terbuka dengan guru pemula;

2. memberikan bimbingan dalam proses pembelajaran yang meliputi penyusunan perencanaan pembelajaran (silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

3. melakukan penilaian tahap pertama terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikan;

4. melibatkan guru pemula dalam aktivitas sekolah;

5. memberikan dukungan terhadap rencana pengembangan profesi guru pemula;

6. memberi kesempatan bagi guru pemula untuk melakukan observasi pembelajaran guru lain;

7. melaporkan kemajuan dan perkembangan guru pemula kepada kepala sekolah/madrasah;

8. memberikan masukan dan saran atas hasil penilaian tahap kedua dan isi Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula.

B. Kepala Sekolah/Madrasah

Kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab atas pelaksanaan program induksi, dengan demikian seorang kepala sekolah/madrasah wajib membimbing dan memfasilitasi guru pemula agar berhasil mengikuti program induksi dengan baik.

Kepala sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk:

1. melakukan analisis kebutuhan guru pemula;

2. menyiapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Program Induksi

3. menunjuk pembimbing yang sesuai dengan kriteria;

4. menjadi pembimbing, jika pada satuan pendidikan yang dipimpinnya tidak terdapat guru yang memenuhi kriteria sebagai pembimbing.

5. mengajukan pembimbing dari satuan pendidikan lain kepada dinas pendidikan terkait jika tidak memiliki pembimbing dan kepala sekolah tidak dapat menjadi pembimbing.

6. memantau pelaksanaan pembimbingan dan penilaian oleh pembimbing;

7. berkomunikasi dengan guru pemula dan pembimbing untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran serta memberikan masukan dan saran untuk keberhasilan guru pemula dalam pembelajaran;

8. memfasilitasi guru pemula dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengembangan profesi baik yang diselenggarakan di satuan pendidikan yang bersangkutan ataupun di luar satuan pendidikan seperti organisasi profesi (KKG/MGMP, Asosiasi Guru Mata Pelajaran dan lain-lain)

9. melakukan penilaian tahap ke dua terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikan;

10. menyusun Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait, dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pembimbing dan pengawas sekolah/madrasah, serta memberikan salinan laporan tersebut kepada guru pemula.

11. mengajukan penerbitan Sertifikat kepada Kepala Dinas bagi guru pemula yang telah memperoleh Nilai Kinerja paling kurang memiliki kategori Baik pada Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru Pemula.

E. Pengawas Sekolah/Madrasah

Pengawas sekolah/madrasah bertanggungjawab dalam menjamin mutu pelaksanaan program induksi, untuk itu seorang pengawas sekolah/madrasah harus terlibat mulai saat persiapan hingga berakhirnya program induksi.

Pengawas sekolah/madrasah bertanggungjawab untuk :

1. memberikan penjelasan kepada kepala sekolah/madrasah dan pembimbing dan guru pemula tentang pelaksanaan program induksi termasuk proses penilaian;

2. melatih pembimbing dan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan pembimbingan dan penilaian dalam program induksi;

3. melakukan observasi pelaksanaan proses pembelajaran dan berkomunikasi dengan guru pemula sebagai bagian dari proses pembimbingan dan penilaian;

4. melakukan penilaian tahap ke dua terhadap guru pemula serta memberikan saran perbaikan;

5. memberikan masukan dan saran atas isi Laporan Penilaian KInerja Guru Pemula;

6. melakukan fungsinya sebagai mitra, inovator, konselor, motivator, kolaborator, konsultan dan evaluator bagi kepala sekolah, pembimbing dan guru pemula.

7. memantau, membina, menilai, mengevaluasi dan menyusun laporan serta memberikan rekomendasi program tindak lanjut pada keseluruhan pelaksanaan program induksi di sekolah/madrasah yang menjadi tanggungjawabnya.

MODEL PELAKSANAAN PROGRAM INDUKSI

Program Induksi dapat dilaksanakan dalam beberapa model. Berikut ini diberikan salah satu model pelaksanaan Program Induksi melalui tahapan-tahapan tertentu.

A. Persiapan Program Induksi

Pada sekolah yang akan melaksanakan program induksi bagi guru pemula akan bertugas di sekolah/madrasah tersebut perlu dilakukan hal-hal berikut:

1. Pelatihan tentang pelaksanaan program induksi bagi guru yang diikuti oleh kepala sekolah/madrasah dan calon pembimbing dengan pelatih seorang pengawas sekolah/madrasah.

2. Kepala sekolah/madrasah menyiapkan Buku Pedoman bagi guru pemula yang memuat kebijakan, prosedur sekolah/madrasah, format administrasi pembelajaran, dan informasi lain yang dapat membantu guru pemula belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah/madrasah.

3. Kepala sekolah/madrasah melakukan Analisis Kebutuhan dengan mempertimbangkan ciri khas sekolah/madrasah, pengalaman mengajar guru pemula, keberadaan/keterlibatan/kepedulian kelompok/organisasi profesi, keberadaan guru yang dapat dijadikan pembimbing atau calon pembimbing, pengalaman pembimbing, kesiapan menyediakan Buku Panduan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

4. Kepala sekolah/madrasah menunjuk seorang pembimbing yang memiliki kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Pengenalan Sekolah/Madrasah dan Lingkungannya

Pengenalan sekolah/madrasah dan lingkungannya dilaksanakan pada bulan pertama setelah guru pemula melapor kepada kepala sekolah/madrasah tempat guru pemula melapor kepada kepala sekolah/madrasah tempat guru pemula bertugas. Pada bulan pertama ini, pembimbing memperkenalkan situasi dan kondisi sekolah/madrasah dan memperkenalkan guru pemula kepada siswa, serta selanjutnya melakukan bimbingan dalam menyusunan perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran dan tugas terkait lainnya. Guru Pemula dapat mengamati situasi dan kondisi sekolah serta lingkungannya, mempelajari Buku Pedoman dan Panduan Kerja bagi guru pemula, data-data sekolah/madrasah, tata tertib sekolah/madrasah, kode etik guru, dan menemukan serta mempelajari sarana dan sumber belajar di sekolah/madrasah, mempelajari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

C. Pelaksanaan dan Observasi Pembelajaran

Pada bulan ke dua, guru pemula bersama pembimbing menyusun: (1) Rencana Pengembangan Keprofesian (RPK) untuk tahun pertama masa induksi, (2) Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang akan digunakan pada pertemuan minggu-minggu pertama.

Pembimbingan yang diberikan kepada guru pemula meliputi proses pembelajaran dan pelaksanaan tugas lain yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, seperti pembina ekstra kurikuler.

Pembimbingan proses pembelajaran meliputi penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran; membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Proses pembimbingan ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi pedagogis dan kompetensi professional. Pembimbingan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara (1) memberi motivasi dan arahan tentang penyusunan perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa (2) memberi kesempatan kepada guru pemula untuk melakukan observasi pembelajaran guru lain, (3) melakukan observasi untuk mengembangkan kompetensi pedagogis dan professional dengan menggunakan Lembar Observasi Pembelajaran.

Pembimbingan pelaksanaan tugas tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial. Pembimbingan ini dilakukan dengan cara (1) melibatkan guru pemula dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, (2) memberi motivasi dan arahan dalam menyusun program dan pelaksanaan program pada kegiatan yang menjadi tugas tambahan yang diemban guru pemula, (3) melakukan observasi untuk mengembangkan kompetensi kepribadian dan sosial dengan menggunakan Lembar Observasi Pembelajaran.

Setelah pembimbingan proses pembelajaran, maka dilakukan observasi pembelajaran oleh pembimbing sekuarang-kurangnya 1 kali setiap bulan pada masa pelaksanaan program induksi dari bulan ke 2 sampai dengan bulan ke 9.

D. Metode Penilaian

Penilaian guru pemula merupakan penilaian kinerja berdasarkan elemen kompetensi guru: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut dapat dinilai melalui observasi pembelajaran dan observasi pelaksanaan tugas tambahan.

Observasi pembelajaran ini diawali dengan pertemuan praobservasi yang dilaksanakan untuk menentukan fokus elemen kompetensi guru yang akan diobservasi (maksimal 5 elemen), kemudian pelaksanaan observasi yang dilakukan terhadap fokus elemen kompetensi yang telah disepakati, dan diakhiri pertemuan pasca observasi untuk membahas hasil observasi dan memberikan umpan balik berdasarkan fokus elemen kompetensi yang telah disepakati bersama, berupa ulasan tentang hal-hal yang sudah baik dan hal yang perlu dikembangkan.

Setiap komponen penilaian dituliskan hasil penilaian berdasarkan observasi kemudian juga dituliskan deskripsi hasil penilaian tersebut. Dengan adanya deskripsi maka akan dapat diberikan masukan atau umpan balik untuk perbaikan pada pelaksanaan pembelajaran berikutnya.

Penilaian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu (1) Penilaian tahap pertama yang dilakukan oleh pembimbing pada bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-9 dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran dan tugas tambahan yang terkait, (2) penilaian tahap ke-2 yang dilakukan oleh kepala sekolah/madrasah dan pengawas sekolah/madrasah dengan tujuan untuk menentukan Nilai Kinerja Guru Pemula.

Pada penilaian tahap 1 dan 2, umpan balik dan perbaikan dilakukan sehingga diharapkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan pembelajaran guru pemula. Pada penilaian tahap ke dua yang merupakan kelanjutan penilaian tahap pertama, bila masih ditemukan kekurangan maka kepala sekolah/madrasah atau pengawas sekolah/madrasah wajib memberikan umpan balik dan saran perbaikan kepada guru pemula, sehingga pada akhir penilaian diharapkan guru pemula telah memenuhi syarat minimal yaitu semua komponen penilaian memiliki kriteria nilai Baik.

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

2011-01-22T22:12:00.000+07:00

. Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja kepala sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah bertujuan untuk:

1. Memperoleh data tentang pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dan supervisi/pengawasan pada sekolah yang dipimpinnya.

2. Memperoleh data hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai peminpin sekolah.

3. Menentukan kualitas kerja kepala sekolah sebagai dasar dalam promosi dan penghargaan yang diberikan kepadanya.

4. Menentukan program peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu pendidikan pada sekolah yang dipimpinnya.

5. Menentukan program umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan diri dan karyanya dalam konteks pengembangan karir dan profesinya.

Hasil penilaian kinerja akan bermanfaat bagi kepala dinas pendidikan dalam menentukan promosi, penghargaan, mutasi dan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan bagi pengawas sekolah sendiri hasil penilaian kinerja kepala sekolah dapat dijadikan dasar dalam menyusun program pengawasan khususnya dalam membina kemampuan profesional kepala sekolah.

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

A. Tugas Pokok dan Kompetensi Kepala Sekolah

1. Tugas Pokok

Tugas pokok kepala sekolah pada semua jenjang mencakup tiga bidang, yaitu: (a) tugas manajerial, (b) supervisi dan (c) kewirausahaan. Uraian tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tugas Manajerial

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.

Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut:

1) Menyusun perencanaan sekolah

2) Mengelola program pembelajaran

3) Mengelola kesiswaan

4) Mengelola sarana dan prasarana

5) Mengelola personal sekolah

6) Mengelola keuangan sekolah

7) Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat

8) Mengelola administrasi sekolah

9) Mengelola sistem informasi sekolah

10) Mengevaluasi program sekolah

11) Memimpin sekolah

b. Tugas Supervisi

Selain tugas manajerial, kepala sekolah juga memiliki tugas pokok melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kerja guru dan staf. Tujuannya adalah untuk menjamin agar guru dan staf bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Dalam tugas supervisi ini tercakup kegiatan-kegiatan:

1) Merencanakan program supervisi

2) Melaksanakan program supervisi

3) Menindaklanjuti program supervisi

c. Tugas Kewirausahaan

Di samping tugas manajerial dan supervisi, kepala sekolah juga memiliki tugas kewirausahaan. Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar sekolah membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa.

2. Kompetensi Kepala Sekolah

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang kepala sekolah dituntut memiliki sejumlah kompetensi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: (a) kepribadian, (b) manajerial, (c) kewirausahaan, (d) supervisi, dan (e) sosial.

Uraian mengenai kelima kompetensi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi Kepribadian

Sebelum menilai kinerja kepala sekolah, seorang pengawas sekolah harus memahami betul apakah kepala sekolah telah menunjukkan kemampuannya dalam menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung kepribadiannya sehingga ia dikatakan mampu menjadi pemimpin.

Kepala sekolah harus: (a) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah/madrasah; (b) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; (c) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri; (d) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; (e) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah; dan (f) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Dasar kompetensi kepribadian ini akan sangat menentukan kompetensi lainnya, khususnya dalam melaksanakan program pendidikan nasional, propinsi, dan kabupaten/kota. Sebagai tambahan pengetahuan dan keilmuan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, kepala sekolah harus mampu menunjukkan kinerjanya berdasarkan kebijakan, perencanaan, dan program pendidikan.

Pengetahuan pengawas sekolah mengenai kepala sekolah yang memili-ki pengetahuan, sikap dan perilaku yang muncul berdasarkan kompetensi ke-pala sekolah di atas, merupakan dasar pengetahuan bagaimana seharusnya menilai kinerja kepala sekolah agar tepat sasaran, walaupun tidak mudah. Contoh menilai kinerja kepala sekolah yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian dengan sub kompetensi memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pe-mimpin pendidikan, maka pengawas sekolah harus mampu secara mendasar menilai kinerja kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuannya sebagai pemimpin sekolah. Sub-kompetensi ini dapat terwujud jika kepala sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan, di antaranya: (1) memahami teori-teori kepemimpinan, memilih strategi yang tepat untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah; (2) memiliki power dan kesan positif untuk mempengaruhi bawahan dan orang lain; (3) memiliki kemampuan (intelektual dan kalbu) sebagai smart school principal agar mampu memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya; (4) mengambil keputusan secara terampil (cepat, tepat dan cekat); (5) mendorong perubahan(inovasi) sekolah; (6) berkomunikasi secara lancar; (7) menggalang teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis; (8) mendorong kegiatan yang bersifat kreatif; dan (9) menciptakan sekolah sebagai organisasi belajar (learning organization).

Kinerja kepala sekolah yang menunjukkan subkompetensi ini dapat dievaluasi oleh pengawas sekolah melalui wawancara kepada warga sekolah di antaranya kepada guru. Di sisi lain evaluasi untuk menilai kinerja ini bisa dilakukan dengan cara menyajikan sebuah ilustrasi permasalahan yang harus menuntut kepala sekolah untuk menunjukkan kemampuannya dalam memimpin sekolah.

Dalam rangka mewujudkan kinerja kepala sekolah untuk kompetensi kepribadian dengan subkompetensi memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah, kepala sekolah tidak hanya dituntut untuk melakukan tugas-tugas di luar kebutuhan dirinya saja, tetapi ia perlu juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan dirinya sendiri. Kompetensi ini bisa diwujudkan jika ia mampu untuk: (1) mengidentifikasi karakteristik kepala sekolah tangguh (efektif); (2) mengembangkan kemampuan diri pada dimensi tugasnya; (3) mengembangkan dirinya pada dimensi proses (pengambilan keputusan, pengkoordinasian/penyerasian, pemberdayaan, pemrograman, pengevaluasian, dsb.; (4) mengembangkan dirinya pada dimensi lingkungan (waktu, tempat, sumberdaya, dan kelompok kepentingan); (5) mengembangkan keterampilan personal yang meliputi organisasi diri, hubungan antarmanusia, pembawaan diri, pemecahan masalah, gaya bicara, dan gaya menulis.

Pengawas sekolah dapat menilai kinerja kepala sekolah untuk aspek ini melalui dengan wawancara dan angket yang harus diisi oleh kepala sekolah itu sendiri. Di samping itu juga pengawas sekolah dapat melakukan wawancara dengan warga sekolah. Evaluasi kinerja ini tentunya akan berbeda untuk setiap jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA/SMK.

b. Kompetensi Manajerial

Kompetensi kepala sekolah lain yang harus dipahami oleh pengawas sekolah dalam rangka melakukan penilaian terhadap kinerjanya, yaitu yang berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik, di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen. Dengan kemampuan dalam mengelola ini nantinya akan dijadikan sebagai pegangan cara berfikir, cara mengelola dan cara menganalisis sekolah dengan cara berpikir seorang manajer. Contoh pengawas sekolah harus mampu memahami kinerja kepala sekolah ketika kepala sekolah menunjukkan perilakunya dan mampu untuk mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah; mengembangkan proses sekolah (proses belajar mengajar, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pemberdayaan, pemotivasian, pemantauan, pensupervisian, pengevaluasian dan pengakreditasian). Selain itu pengawas sekolah juga harus mampu memahami bahwa kepala sekolah sudah mampu menunjukkan upaya dalam meningkatkan output sekolah (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi).

Sesuai Keputusan Mendiknas mengenai kompetensi ini, di antaranya kepala sekolah harus mampu dan terlihat kinerjanya dalam bidang-bidang garapan manajerial sebagai berikut: (a) menyusun perencanaan sekolah/madrasah mengenai berbagai tingkatan perencanaan; (b) mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan; (c) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal; (d) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif; (e) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik; (f) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal; (g)mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal; (h) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiyanaan sekolah/madrasah; (i) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik; (j ) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional; (k) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, tranfaran dan efisien; (l) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah; (m) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah; (n) mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan; (o)memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan embelajaran dan manajemen sekolah/madrasah; (p) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanakan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut.

Secara umum kinerja kepala sekolah dalam kompetensi manajerial ini juga termasuk di dalamnya adalah kemampuan dalam sistem administrasi. Jadi dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengelola lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Namun demikian penegasan terhadap eksistensi seorang kepala sekolah sebagai manajer dalam suatu lembaga pendidikan dapat dinilai dari kompetensi mengelola kelembagaan, yang mencakup: (1) menyusun sistem administrasi sekolah; (2) mengembangkan kebijakan operasional sekolah; (3) mengembangkan pengaturan sekolah yang berkaitan dengan kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dan sebagainya; (4) melakukan analisis kelembagaan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien dan efektif; dan (5) mengembangkan unit-unit organisasi sekolah atas dasar fungsi.

Kemampuan yang mendukung subkompetensi mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah ini bisa diwujudkan oleh seorang kepala sekolah secara utuh jika memperoleh dukungan dari sistem yang sudah ia kembangkan bersama dengan komponen sekolah lainnya. Dengan demikian pengawas sekolah bisa menilai kinerja kepala sekolah yaitu dengan melalui review dokumen termasuk sistem administrasi sekolah. Pengawas sekolah juga bisa melakukannya dengan cara melakukan observasi terhadap kondisi lingkungan sekolah yang terlihat sebagai dampak dari strategi pengelolaan yang dikembangkan oleh kepala sekolah itu sendiri.

Pengawas sekolah juga harus jeli bahwa kompetensi kepala sekolah, termasuk dalam tugas-tugasnya sebagai manajer sekolah di antaranya harus memahami kurikulum. Aspek yang dinilai adalah pengetahuan kepala sekolah dalam memahami kurikulum yang merupakan jantungnya lembaga pendidikan. Dengan demikian kepala sekolah dalam upaya mewujudkan kinerjanya dalam bidang ini, ia harus mampu untuk: (1) memfasilitasi sekolah untuk membentuk dan memberdayakan tim pengembang kurikulum; (2) memberdayakan tenaga kependidikan sekolah agar mampu menyediakan dokumen-dokumen kurikulum; (3) memfasilitasi guru untuk mengembangkan standar kompetensi setiap mata pelajaran; (4) memfasilitasi guru untuk menyusun silabus setiap mata pelajaran; (5) memfasilitasi guru untuk memilih buku sumber yang sesuai untuk setiap mata pelajaran; (6) mengarahkan tenaga kependidikan untuk menyusun rencana dan program pelaksanaan kurikulum; (7) membimbing guru dalam mengembangkan dan memperbaiki proses belajar mengajar; (8) mengarahkan tim pengembang kurikulum untuk mengupayakan kesesuaian kurikulum dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), tuntutan dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan peserta didik; (9) menggali dan memobilisasi sumberdaya pendidikan; (10) mengidentifikasi kebutuhan bagi pengembangan kurikulum lokal; (11) mengevaluasi pelaksanaan kurikulum.

Kinerja kepala sekolah dalam mewujudkan sub kompetensi pengelolaan kurikulum ini dapat dinilai oleh pengawas sekolah di antaranya dari isi program kurikulum yang didesain dan dikembangkan gurunya mulai dari tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi kurikulum itu sendiri misalnya dalam bentuk evaluasi hasil pembelajaran.

Dampak dari kinerja kepala sekolah ini juga harus bisa dipahami oleh pengawas sekolah yaitu mampu melihat kinerja kepala sekolah dalam memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM), melaksanakan SPM secara tepat serta memahami lingkungan sekolah sebagai bagian dari sistem sekolah yang bersifat terbuka. Kemampuan ini memang cukup sulit jika pengawas sekolah tidak mampu untuk melihat gejala ataupun hasil yang dicapai oleh kepala sekolah itu sendiri.

Kinerja kepala sekolah lainnya antara lain yang harus dipahami oleh pengawas sekolah yaitu pada sub mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang mencakup: (1) mengidentifikasi karakteristik tenaga kependidikan yang efektif; (2) merencanakan tenaga kependidikan sekolah (permintaan, persediaan, dan kesenjangan); (3) merekrut, menyeleksi, menempatkan, dan mengorientasikan tenaga kependidikan baru; (4) mengembangkan profesionalisme tenaga kependidikan; (5) memanfaatkan dan memelihara tenaga kependidikan; (6) menilai kinerja tenaga kependidikan; (7) mengembangkan sistem pengupahan, reward, dan punishment yang mampu menjamin kepastian dan keadilan; (8) melaksanakan dan mengembangkan sistem pembinaan karir; (9) memotivasi tenaga kependidikan; (10) membina hubungan kerja yang harmonis; (11) memelihara dokumentasi personel sekolah atau mengelola administrasi personel sekolah; (12) mengelola konflik; (13) melakukan analisis jabatan dan menyusun uraian jabatan tenaga kependidikan; dan (13) memiliki apresiasi, empati, dan simpati terhadap tenaga kependidikan.

Pengawas sekolah minimal mampu untuk memahami bentuk-bentuk perilaku dari kinerja kepala sekolah yang berhubungan dengan kompetensi ini, misalnya pengawas sekolah dapat melakukan pengamatan serta mereview dokumen-dokumen laporan dari fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan kepala sekolah selama mengelola tenaga kependidikan (guru dan tenaga administrasi).

Sebagai contoh dalam mencapai target kinerja kepala sekolah untuk kompetensi manajerial dengan sub mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, diantaranya bahwa kepala sekolah harus mampu untuk menganalisis indikator-indikator sebagai berikut: (1) ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana sekolah (laboratorium, perpustakaan, kelas, peralatan, perlengkapan, dsb.); (2) mengelola program perawatan preventif, pemeliharaan, dan perbaikan sarana dan prasarana ;mengidentifikasi spesifikasi sarana dan prasarana sekolah; (3) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah; (4) mengelola pembelian/pengadaan sarana dan prasarana serta asuransinya; (5) mengelola administrasi sarana dan prasarana sekolah; dan (6) memonitor dan mengevaluasi sarana dan prasarana sekolah.

Pengawas sekolah dalam hal ini bisa menilainya melalui kegiatan observasi dan wawancara. Observasi dapat dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap kondisi sarana dan prasarana yang bisa dilihat langsung. Adapun upaya pengawas sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah pada aspek sub kompetensi pengelolaan sarana prasarana ini juga bisa dilakukan dengan cara mereview dokumen pengelolaan, serta melakukan wawancara dengan warga sekolah mengenai kemampuan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana selama ini.

Ilustrasi selanjutnya bagaimana kompetensi manajerial dengan sub kompetensi mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik, ini bisa diwujudkan oleh kepala sekolah. Seorang kepala sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam: (1) mengelola penerimaan siswa baru, mengelola pengembangan bakat, minat, kreativitas dan kemampuan siswa; (2) mengelola sistem bimbingan dan konseling yang sistematis; (3) memelihara disiplin siswa; (4) menyusun tata tertib sekolah; (5) mengupayakan kesiapan belajar siswa (fisik dan mental); (6) mengelola sistem pelaporan perkembangan siswa; dan (7) memberikan layanan penempatan siswa dan mengkoordinasikan studi lanjut.

Kompetensi ini tentunya tidak akan dapat diwujudkan jika tidak ada dukungan dari komponen dan warga belajar lainnya. Dengan demikian untuk menilai kinerja kepala sekolah untuk sub kompetensi ini pengawas sekolah bisa melakukannya dengan cara membuat cheklist atau melakukannya dengan menggunakan pedoman observasi terhadap kondisi dan perkembangan yang terjadi pada diri siswanya di sekolah yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di sekolah hendaknya mampu menyesuaikan diri, salah satunya akan tergantung kepada kepala sekolahnya, apakah ia mampu mengubah budaya sekolah, sesuai dengan kemajuan berpikirnya tentang bagaimana memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mengelola sekolah. Sub kompetensi ini di antaranya dapat diwujudkan dalam bentuk upaya kepala sekolah melakukan aktivitas yang mencakup: (1) mengembangkan prosedur dan mekanisme layanan sistem informasi, serta sistem pelaporan; (2) mengembangkan pangkalan data sekolah (data kesiswaan, keuangan, ketenagaan, fasilitas, dsb.); (3) mengelola hasil pangkalan data sekolah untuk merencanakan program pengembangan sekolah; (4) menyiapkan pelaporan secara sistematis, realistis dan logis; dan (5) mengembangkan SIM berbasis komputer.

Berdasarkan uraian sub kompetensi memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah, maka pengawas sekolah dapat menilai melalui format isian mengenai sistem informasi yang dikembangkan sekolah, serta melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi sistem informasi mulai dari perencanaan hingga sistem komputerisasi yang sudah ada di sekolah yang bersangkutan.

Setelah kepala sekolah mampu untuk memanfaatkan teknologi, maka bagaimana ia mampu juga dalam memanfaatkan informasinya untuk kepentingan manajemen sekolahnya. Untuk kepentingan menilai kinerja selanjutnya pengawas sekolah harus mampu melihat kemampuan kepala sekolah dalam hal melaksanakan subkompetensi mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, maka seorang kepala sekolah harus mampu menunjukkan unjuk kerjanya yaitu untuk mengambil keputusan secara terampil dapat dicapai melalui kemampuan untuk: (a) menjaring informasi berkualitas sebagai bahan untuk mengambil keputusan; (b) mengambil keputusan secara terampil (cepat, tepat, cekat); (c) memperhitungkan akibat pengambilan keputusan dengan penuh perhitungan (least cost and most benefit); (d) menggunakan sistem informasi sekolah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kinerja kepala sekolah yang ditunjukkan dalam bentuk aktivitas-aktivitas ini dapat dievaluasi oleh pengawas sekolah dengan menggunakan instrumen wawancara kepada komponen sekolah yang ia datangi.

Kemampuan kepala sekolah dalam manajerial harus mampu merumuskan laporan-laporan kegiatan sekolah. Bentuk laporan tersebut di antaranya membuat Laporan Akuntabilitas Sekolah.

Untuk menilai kinerja yang menunjukkan kemampuan kepala sekolah dalam keterampilan membuat laporan ini bisa dilakukan oleh pengawas sekolah melalui bentuk penilaian dengan instrumen wawancara khususnya dalam: (a) menyebutkan dan memahami konsep-konsep laporan; (b) membuat lapor-an akuntabilitas kinerja sekolah; (c) mempertanggungjawabkan hasil kerja sekolah kepada stakeholders; (d) membuat keputusan secara cepat, tepat, dan cekat berdasarkan hasil pertanggungjawaban; (e) memperbaiki perencanaan sekolah untuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Selain melalui wawancara, pengawas sekolah bisa menilai kinerja kepala sekolah untuk menilai kompetensi pengawas sekolah bisa melakukannya dengan review dokumen program sekolah yang menunjukkan bahwa ada bagian-bagian tertentu yang telah diperbaiki oleh kepala sekolah bersama dengan guru-guru.

c. Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan pokok dari keberlanjutan program sekolah diantaranya adalah kompetensi Kewirausahaan. Sebagai salah satu cara bagaimana sekolah mampu mewujudkan kemampuan dalam wirausahanya ini maka kepala sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha atau donatur, serta mampu memandirikan sekolah dengan upaya berwirausaha. Secara rinci kemampuan atau kinerja kepala sekolah yang mendukung terhadap perwujudan kompetensi kewirausahaan ini, di antara mencakup: (a) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah; (b) bekerja keras untuk mencapai keberhsilsan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (c) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah; (e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Berdasarkan uraian sub kompetensi kewirausahaan ini, maka seorang pengawas sekolah harus mampu untuk menilai kinerja kepala sekolah dalam aspek ini secara jeli, misalnya bagaimana kepala sekolah menunjukkan perilaku hidup hemat dan pandai mengelola sumber daya keuangan sekolah.

Sebagai contoh ketika pengawas sekolah akan menilai kinerja sub dari kompetensi kewirausahaan ini yaitu untuk menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah, maka pengawas sekolah harus mampu melihat kinerja kepala sekolah dalam hal: (1) mengidentifikasi dan menyusun profil sekolah; (2) mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah; (3) mengidentifikasi fungsi-fungsi (komponen-komponen) sekolah yang diperlukan untuk mencapai setiap sasaran sekolah; (4) melakukan analisis SWOT terhadap setiap fungsi dan faktor-faktornya; (5) mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif pemecahan setiap persoalan; (6) menyusun ren-cana pengembangan sekolah; (7) menyusun program, yaitu mengalokasikan sumberdaya sekolah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah; (8) menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan rencana pengembangan sekolah; dan (9) membuat target pencapaian hasil untuk setiap program sesuai dengan waktu yang ditentukan (milestone).

Kompetensi yang diasumsikan akan mampu memberikan kemajuan pesat di masa yang akan datang, yaitu kompetensi yang harus diwujudkan kepala sekolah pada aspek kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Kompetensi ini dapat terwujud jika ia mampu untuk: (1) memahami dan menghayati arti dan tujuan perubahan (inovasi) sekolah; (2) menggunakan metode, teknik dan proses perubahan sekolah; (4) menumbuhkan iklim yang mendorong kebebasan berfikir untuk menciptakan kreativitas dan inovasi; (5) mendorong warga sekolah untuk melakukan eksperimentasi, prakarsa/keberanian moral untuk melakukan hal-hal baru; (6) menghargai hasil-hasil kreativitas warga sekolah dengan memberikan rewards; dan (7) menumbuhkan jiwa kewirausahaan warga sekolah.

Berdasarkan uraian kompetensi ini maka pengawas sekolah dapat menilai kinerja kepala sekolah terhadap hal yang berhubungan dengan kompetensi ini melalui wawancara dengan beberapa warga sekolah bisa dengan guru, siswa dan komite sekolah yang ada.

Kompetensi kepala sekolah juga sampai menyentuh kinerja kewirausahaan ini juga berhubungan dengan dukungan aspek keuangan. Sebagai pimpinan kiranya sangat penting mengetahui dan mampu menilai kondisi keuangan sehingga rumah tangga sekolah tetap seimbang. Kompetensi ini bisa ditunjukkan melalui kinerja kepala sekolah, khususnya dalam : (1) menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berorientasi pada program pengembangan sekolah secara transparan; (2) menggali sumber dana dari pemerintah, masyarakat, orangtua siswa dan sumbangan lain yang tidak mengikat; (3) mengembangkan kegiatan sekolah yang berorientasi pada income generating activities; mengelola akuntansi keuangan sekolah (cash in and cash out); (4) membuat aplikasi dan proposal untuk mendapatkan dana dari penyandang dana; (5) melaksanakan sistem pelaporan penggunaan keuangan yang menunjukkan bahwa kewirausahaannya jelas terkontrol secara finansial. Kinerja kepala sekolah pada bagian kompetensi ini dapat dinilai oleh pengawas sekolah melalui review dokumen RAPBS. Pada dokumen tersebut akan terlihat sejauh mana RAPBS ini mampu menunjukkan kinerja kepala sekolah, mulai dari tahap persiapan, pengembangan dan pengelolaan dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian kompetensi ini maka kinerjanya bisa dinilai oleh pengawas sekolah melalui review dokumen, atau analisis terhadap program-program sekolah yang sudah dirumuskan melalui interview kepada kepala se-kolah itu sendiri serta melakukan validasi kepada guru, komite, dan siswa mengenai implementasi dari program-program yang direncanakan. Bahkan mungkin evaluasi dapat dilakukan terhadap prosedur pelaksanaan perumusan rencana program sekolah, misalnya dalam RAPBS sekolah itu sendiri.

d. Kompetensi Supervisi

Kompetensi supervisi ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah khususnya dalam memahami apa tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah/madrasah. Berdasarkan telaah terhadap kompetensi ini, proses penilaian kinerja yang harus diperhatikan oleh pengawas sekolah, di antaranya harus mampu menilai sub-sub kompetensinya yang mencakup: (a) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (c) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, di antaranya adalah bahwa tugas dan fungsi dari supervisi ini adalah untuk memberdayakan sumber daya sekolah termasuk guru. Dengan demikian kinerja kepala sekolah dapat dinilai oleh pengawas sekolah melalui penilaian terhadap sub kompetensi melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Langkah yang perlu dilakukan mencakup: (1) mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya sekolah berupa guru yang dapat dikembangkan; (2) memahami tujuan pemberdayaan sumberdaya guru; (3) mengemukakan contoh-contoh yang dapat membuat guru-guru lebih maju; dan (4) menilai tingkat keberdayaan guru di sekolahnya.

Kompetensi ini dapat dievaluasi oleh pengawas sekolah melalui sistem evaluasi yang menggunakan studi dokumentasi atau interview dokumen-dokumen, misalnya dokumen program sekolah yang selama ini menjadi pegangan sekolah yang bersangkutan, khususnya pada bagian-bagian pemberdayaan sumber dayanya.

Sebagai contoh dalam hal melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah untuk kompetensi ini dengan sub kompetensi melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Maka pengawas sekolah sebagai pelaksana penilaian ini harus mampu melihat pemahaman kepala sekolah melakukan supervisi yang dimaksud adalah supervisi kepada guru dan staf administrasi. Kompetensi ini dapat dinilai sebagai bentuk kinerja kepala sekolah yang dapat dilakukan oleh pengawas sekolah dengan cara wawancara dengan kepala sekolah yang bersangkutan, khususnya mengenai kemampuannya dalam: (a) memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik supervisi; (b) menyusun program supervisi pendidikan; (c) melaksanakan program supervisi; (d) memanfaatkan hasil-hasil supervisi; (e) melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi.

Untuk melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah pada kompetensi ini, maka pengawas sekolah dapat melakukannya dengan menggunakan instrumen berbentuk wawancara sebagaimana diulas sebelumnya. Di samping melaksanakan supervisi kepada guru, kepala sekolah sendiri diharapkan mampu melakukan monitoring dan evaluasi yang dapat dilihat oleh pengawas sekolah sebagai dasar untuk evaluasi kinerjanya. Hal-hal yang perlu diungkap antara lain apakah kepala sekolah: (a) memahami dan menghayati arti, tujuan dan teknik monitoring dan evaluasi; (b) mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi sekolah; (c) mengidentifikasi indikator-indikator sekolah yang efektif dan menyusun instrumen; (d) menggunakan teknik-teknik monitoring dan evaluasi; (e)mensosialisasikan dan mengarahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi; (f) menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi; dan (g) memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki kinerja sekolah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi .

Dalam menilai kinerja kepala sekolah pada kompetensi ini, pengawas sekolah dapat melakukannya dengan menggunakan sistem evaluasi melalui instrumen dalam bentuk review dokumen tentang berbagai kegiatan yang sudah dilakukan sekolah.

e. Kompetensi Sosial

Kompetensi ini pada dasarnya cukup sulit jika harus dikaitkan dengan aktivitas sosial secara penuh oleh sekolah, jika hal itu dilakukan dalam rangka keterkaitannya dengan program sekolah. Pada dasarnya sebagai bahan acuan pengawas sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah untuk kompetensi dan sub kompetensi ini, di antaranya mencakup: (a) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah; (b) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (e) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat bisa diwujudkan melalui kemampuannya dalam hal: (1) memfasilitasi dan memberdayakan dewan sekolah/komite sekolah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah; (2) mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat (dana, pemikiran, moral dan tenaga, dsb) bagi pengembangan sekolah; (3) menyusun rencana dan program pelibatan orangtua siswa dan masyarakat; (4) mempromosikan sekolah kepada masyarakat; (5) membina kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat; dan (6) membina hubungan yang harmonis dengan orangtua siswa.

Untuk menilai kinerja kepala sekolah terhadap kompetensi ini, maka pengawas sekolah harus mampu memahami komite sekolah, minimal memahami keberadaan komite lengkap dengan program kerjanya. Dengan demikian evaluasi bisa dilakukan dengan cara mereviu dokumen komite sekolah dan beberapa catatan pembukuan kepala sekolah yang menunjukkan adanya pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat di sekitar dalam mensukseskan pro-gram sekolah.

Kompetensi sosial ini kadang juga seriang berhubungan dengan tuntutan kepala sekolah dalam hal mengembangkan budaya sekolah atau madrasah secara adaptif, lebih baik, dan maju. Sub kompetensi ini bisa diwujudkan melalui kemampuannya untuk: (1) menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan sekolah yang demokratis; (2) membentuk budaya kerjasama (school corporate culture) yang kuat; (3) menumbuhkan budaya profesionalisme warga sekolah; (4) menciptakan iklim sekolah yang kondusif-akademis; dan (5) menumbuhkembangkan keragaman budaya dalam kehidupan sekolah.

Untuk menilai kinerja kepala sekolah dalam aspek kompetensi ini, pengawas sekolah dapat melakukannya dengan melalui observasi dan wawancara langsung dengan warga sekolah yang ditujukan pada kinerja kepala sekolah untuk aspek yang tersebut.

Semua komptensi dan sub kompetensi ini berlaku untuk kepala sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atau SMA/MA.

B. Aspek Penilaian, Instrumen dan Responden Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

1. Aspek Penilaian

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja kepala sekolah mencakup tiga dimensi yakni: (a) komitmen terhadap tugas, (b) pelaksanaan tugas, dan (c) hasil kerja. Komitmen terhadap tugas sebagai aktualisasi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial kepala sekolah. Pelaksanaan tupoksi sebagai aktualiasi dari kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan yang dimiliki kepala sekolah Sedangkan hasil kerja merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah sebagai refleksi dari semua dimensi kompetensi kepala sekolah.

Berdasarkan ruang lingkup penilaian kinerja kepala sekolah maka instrumen yang akan digunakan dalam penilaian kinerja kepala sekolah adalah skala penilaian (rating scale). Rating scale adalah daftar pernyataan/pertanyaan yang harus dinilai oleh responden. Hasil penilaian tehadap pernyataan yang diajukan dinyatakan dalam empat skala nilai yang diurutkan mulai dari nilai yang terendah (1) sampai nilai yang tertinggi (4). Dengan demikian setiap pernyataan berpeluang memiliki skala nilai tersendiri yang bergerak di antara angka satu (1) sampai angka empat (4). Responden tinggal menetapkan salah satu skala nilai atas pertanyaan yang diajukan. Setiap pernyataan/pertanyaan yang diajukan memiliki empat deskriptor masing-masing. Deskriptor inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan besar kecilnya skala nilai. Sebagai contoh perhatikan tabel 1 di bawah ini yang menyajikan aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Tentu saja setiap pengawas TK-SD-SMP dapat menyusun sendiri aspek-aspek yang akan dinilai dari kepala sekolah sesuai dengan kebutuhannya. Namun harus diingat bahwa aspek manapun yang akan dinilai dalam penilaian kinerja kepala sekolah harus didasarkan pada tugas pokok kepala sekolah.

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

No.	Komponen Penilaian	Aspek/Dimensi Penilaian	Sub Aspek dan Indikator
1.	Pelaksanaan Tupoksi	1. Supervisi 2. Manajerial 3. Kewirausa- haan	1.1. Merencanakan program supervisi 1.2. Melaksanakan program supervisi 1.3. Menindaklanjuti program supervisi 2.1. Menyusun perencanaan sekolah 2.2. Mengelola program pembelajaran 2.3. Mengelola kesiswaan 2.4. Mengelola sarana dan prasarana 2.5. Mengelola personal sekolah 2.6. Mengelola keuangan sekolah 2.7. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 2.8. Mengelola administrasi sekolah 2.9. Mengelola sistem informasi sekolah 2.10. Mengevaluasi program sekolah 2.11. Memimpin sekolah 3.1. Mengembangkan usaha sekolah 3.2. Membudayakan perilakuwirausaha
2.	Komitmen terhadap tugas	1. Kepribadian 2. Sosial	1.1 Jujur dalam melaksanakan tugas 1.2 Terbuka dalam melaksanakantugas 1.3 Bertanggung jawab dalam bertugas 1.4 Memiliki integritas sbg peminpin 2.1. Menjalin hubungan dgn pihak lain 2.2. Memberikan bantuan kepada pihak lain
3.	Hasil Kerja	1. Prestasi siswa 2. Prestasi guru 3. Prestasi sekolah		1.1. Prestasi akademik siswa 1.2. Prestasi non-akademik siswa 2.1. Prestasi akademik guru 2.2. Prestasi non-akademik guru 3.1. Kelebihan dari sekolah lain 3.2. Penghargaan yang diterima Sekolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada tiga komponen yang dinilai dan setiap komponen terdiri atas sejumlah aspek dan untuk setiap aspek terdiri atas beberapa indikator. Masing-masing indikator ditunjukkan oleh bukti fisik atau deskriptor, sebagai kinerja spesifik yang akan dinilai. Keberadaan bukti fisik atau deskriptor tersebut disesuaikan dengan standar/kriteria penilaian yang ditetapkan.

Indikator adalah karakteristik, ciri, atau tanda yang menunjukkan kriteria tertentu dari suatu obyek yang dinilai. Kriteria adalah standar atau ukuran tertentu yang dijadikan patokan dalam menilai suatu obyek. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan indikator dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja baru dapat dilaksanakan jika kriteria dan indikator keberhasilan tugas telah disusun atau ditetapkan. Keberhasilan tugas ditandai dengan terlaksananya sejumlah kegiatan yang harus dilakukan serta sejauh-mana tujuan pekerjaan tersebut dapat dicapai. Dalam menyusun kriteria dan indikator kinerja diperlukan pemahaman yang tepat tentang deskripsi tugas kepala sekolah serta aspek-aspeknya. Indikator kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk hasil kerja dan proses kerja. Contoh indikator kinerja kepala sekolah dalam aspek supervisi akademik antara lain:

1. Membimbing guru dalam melaksanakan proses pembelajaran

2. Membimbing guru dalam menggunakan media dan alat bantu

3. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran

Pada tahap selanjutnya dirumuskan deskriptor atau bukti fisik yang menujukkan keberhasilan dan atau keterlaksanaan suatu tugas untuk setiap indikator yang ditetapkan. Jumlah deskriptor atau bukti fisik untuk setiap indikator tergantung kepada luasnya cakupan penilaian, bisa hanya satu dekriptor atau lebih. Deskriptor atau bukti fisik inilah yang nantinya akan diamati, dinilai, atau diperiksa dalam menentukan tingkat kinerjanya. Contoh deskriptor/ bukti fisik untuk indikator; menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran antara lain:

1. Pembelajaran menempuh tahapan pembukaan, kegiatan inti dan penutup.

2. Menggunakan berbagai metode dan teknik mengajar.

3. Menggunakan media dan alat bantu pada saat melaksanakan pembelajaran.

4. Melaksanakan penilaian forrmatif pada saat pembelajaran berlangsung.

Setelah indikator dan deskriptor dirumuskan, selanjutnya ditetapkan kriteria atau standar kinerja yaitu patokan yang dijadikan acuan dalam penilaian. Kriteria penilaian dapat dinyatakan secara kuantitatif ataupun kualitatif. Berikut contoh kriteria penilaian dalam bentuk skor (skala peringkat) serta pemaknaannya yang dapat digunakan dalam menilai kinerja kepala sekolah/madrasah.

Skor (1): Kinerja hanya memenuhi satu standar yang terdapat dalam deskriptor/bukti fisik tentang pelaksanaan tugas pokok. Kinerja pada tingkat ini menunjukkan kategori rendah.

Skor (2): Kinerja hanya memenuhi dua standar yang terdapat dalam des-kriptor/bukti fisik tentang pelaksanaan tugas pokok. Tingkat kinerja ini menunjukkan kategori sedang

Skor (3): Kinerja memenuhi tiga standar yang terdapat dalam deskriptor/bukti fisik tentang pelaksanaan tugas pokok. Kinerja pada tingkat ini menunjukkan kategori tinggi

Skor (4): Kinerja telah memenuhi semua standar yang terdapat dalam deskriptor/bukti fisik tentang pelaksanaan tugas pokok. Kinerja pada tingkat ini menunjukkan kategori sangat tinggi.

2. Instrumen Penilaian

Beberapa instrumen yang dapat diginakan untuk menilai kinerja kepala sekolah, di antaranya adalah instrumen dalam bentuk yang sangat bervariatif. Berikut ini adalah beberapa instrumen yang dapat dipakai oleh para pengawas sekolah dalam rangka menilai kinerja kepala sekolah. Beberapa instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kinerja kepala sekolah sesuai dengan jenis kom-petensi yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kesesuaian Instrumen Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

NO	KINERJA BERDASARKAN KOMPETENSI	JENIS INSTRUMEN EVALUASI KINERJA	BANYAKNYA BUTIR
1	Kepribadian	· Wawancara	6 butir
2	Manajerial	· Wawancara	16 butir
3	Kewirausahaan	· Wawancara · Pengamatan	5 butir
4	Supervisi	· Wawancara · Review Dokumen	3 butir
5	Sosial	· Wawancara · Review Dokumen	3 butir

Pemilihan instrumen pada dasarnya bisa saja disilang, dalam arti kinerja kepala sekolah pada unjuk kerja berdasarkan kompetensi nomor 1 jika hanya dinilai dengan menggunakan instrumen X misalnya menunjukkan hasil yang belum mengukur, maka pengawas sekolah sebagai penilai mengguna-kan instrumen tambahan, sehingga apa yang diukur dapat tercapai.

Alternatif lain sebelum pengawas menentukan instrumen tertentu berdasarkan tabel di atas, bisa saja melakukan diskusi dengan sesama pengawas mengenai pengalamannya dalam menilai kinerja kepala sekolah pada jenjang yang berbeda. Maksudnya instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja kepala sekolah pada jenjang Sekolah Dasar mungkin saja tidak efektif ketika digunakan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Demikian juga dengan jenjang sekolah berikutnya. Dengan demikian pada pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mengetahui sejauh mana ketercapain kompetensi kepela sekolah ini harus terlebih dahulu pengawas sekolah sebagai evaluator melakukan uji-coba beberapa instrumen sesuai dengan kesempatan dan waktu ketika berkunjung ke sekolah yang dibinanya.

Pada dasarnya untuk mengukur kinerja kepala pengawas sekolah harus memahami betul kompetensi kepala sekolah. Namun demikian upaya pengawas sekolah dalam melakukan pengujian secara objektif melalui lembaran

khusus yang diberikan baik kepada dirinya maupun kepada orang lain.

Penyusunan instrumen untuk setiap jenisnya baik itu pedoman wawancara, pengamatan, maupun review dokumen bisa dikembangkan sendiri oleh pengawas sekolah. Adapun yang menjadi acuan berapa butir yang harus dikembangkan sebagaimana terlihat pada tabel di atas disesuaikan dengan sub kompetensi yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Berikut adalah contoh ketiga jenis instrumen yang dikembangkan untuk mengukur kinerja kepala sekolah pada beberapa kompetensi.

PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)

2011-01-22T21:39:00.000+07:00

.

TAHAPAN PKG, STANDAR KUALITAS KINERJA GURU,

DAN KONVERSI HASIL PKG KE ANGKA KREDIT

A. Pelaksanaan PKG

PKG dilakukan 2 (dua) kali setiap tahun, yaitu pada awal tahun ajaran (penilaian formatif) dan akhir tahun ajaran (penilaian sumatif). PKG formatif digunakan untuk menyusun profil kinerja guru dan merupakan dasar untuk merencanakan kegiatan PKB atau PKR pada tahun tersebut, dilengkapi dengan hasil evaluasi diri yang dilakukan guru secara mandiri. PKG sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan angka kredit guru pada tahun tersebut dan menganalisis kemajuan yang dicapai guru dari pelaksanaan PKB atau PKR. P

B. Prosedur Pelaksanaan PKG

PKG dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

Tahap persiapan. Tahap persiapan harus dilakukan oleh penilai maupun guru yang akan dinilai, yang meliputi:

a. Pemahaman terhadap Pedoman PKG, terutama untuk mempelajari sistem yang diterapkan dan posisi PKG dalam kerangka pembinaan dan pengembangan professional guru.

b. Pemahaman tentang kompetensi guru yang dinyatakan sebagai indikator kinerja positif dan indikator kinerja negatif. Pemahaman ini dimaksudkan agar guru dan penilai memahami cakupan kompetensi dan indikator kinerja yang akan diobservasi, dimonitor dan dinilai.

c. Pemahaman tentang instrumen penilaian yang akan digunakan untuk menilai, termasuk keharusan penilai untuk mencatat semua hasil pengamatan dan observasi.

Tahap pelaksanaan. PKG harus dilaksanakan secara objektif dan jujur. Tahap yang harus dilalui oleh penilai sebelum menetapkan nilai untuk setiap kompetensi adalah:

a. Pertemuan awal.

Pertemuan awal dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru. Penilai dapat menggunakan daftar pertanyaan (Lampiran 4 Bagian A) untuk mengarahkan diskusi. Penilai wajib mencatat semua jawaban guru pada lembar laporan hasil penilaian kinerja (Lampiran 5).

b. Pengamatan (observasi) di kelas.

Selama pengamatan di kelas, penilai wajib mencatat semua aspek yang diperlukan untuk penilaian (Lampiran 4 Bagian B). Pengamatan cara kerja guru di kelas dan pengamatan cara guru mengelola kelas dilakukan selama satu periode pembelajaran secara penuh, tanpa menginterupsi proses pembelajaran. Pada pengamatan di kelas, penilai sebaiknya duduk di bangku belakang dan tidak mengganggu pembelajaran. Penilai wajib mencatat semua hasil pengamatan pada lembar laporan hasil penilaian kinerja (Lampiran 5).

c. Pertemuan sesudah masuk kelas.

Pertemuan setelah masuk kelas dilakukan untuk klarifikasi beberapa aspek tertentu yang masih meragukan penilai. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada daftar pertanyaan (Lampiran 4 Bagian C). Penilai wajib mencatat semua hasil pertemuan setelah masuk kelas pada lembar laporan hasil penilaian kinerja (Lampiran 5). Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru.

d. Monitoring

Penilai wajib melihat data dan catatan administrasi sekolah, wawancara kepala sekolah, guru piket, peserta didik dan kolega guru yang dinilai. Penilai dapat menggunakan daftar pertanyaan (Lampiran 4 Bagian D) untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kinerja guru. Penilai wajib mencatat semua informasi yang diperoleh pada lembar laporan hasil penilaian kinerja

Tahap pemberian nilai. Penilaian dilakukan terhadap 14 (empat belas) kompetensi guru. Setiap kompetensi dinilai dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4, yang dideskripsikan menurut standar kualitas kinerja guru (Lampiran 2). Pemberian nilai untuk masing-masing kompetensi dilakukan dengan cara membandingkan catatan rangkuman hasil observasi dan monitoring yang sudah ditulis oleh penilai di lembar laporan hasil penilaian kinerja guru (Lampiran 5) dengan indikator kinerja positif dan negatif sebagaimana tertera dalam daftar indikator standar (Lampiran 3). Tahap pemberian nilai dalam PKG dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Pemberian Nilai PKG (Pembelajaran)

Setelah penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang nilai total PKG yang diperoleh berdasarkan bukti catatan untuk setiap kompetensi. Kepala sekolah dan guru memberikan persetujuan terhadap validitas catatan dan interpretasi hasil penilaian yang ditunjukkan melalui pemberian nilai tersebut. Penilai harus memberikan umpan balik terhadap hasil PKG, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas kinerja guru pada periode berikutnya. Jika guru dan penilai telah sepakat dengan hasil penilian kinerja, maka keduanya menandatangani berkas laporan penilaian kinerja.

Keputusan penilai terbuka untuk verifikasi oleh pihak ketiga, yang dapat memeriksa kembali hasil penilaian melalui pemeriksaan catatan hasil observasi dan monitoring. Guru dapat mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada Kepala Sekolah untuk dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, melalui Pengawas sebagai moderator. Apabila guru dan penilai tidak sepakat terhadap hasil PKG, untuk kompetensi tertentu yang teramati, maka moderator (dalam hal ini Pengawas) dapat mengulang pelaksanaan PKG untuk kompetensi tersebut. Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir.Nilai rata-rata dari kedua penilaian tersebut digunakan sebagai hasil akhir PKG. Dalam kasus ini, penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan moderator hanya bekerja untuk tahun tersebut.

Untuk guru yang mengajar di 2 (dua) sekolah atau lebih (guru multi sekolah), maka penilaian dilakukan di sekolah induk. Meskipun demikian, penilai dapat melakukan pengamatan serta mengumpulkan data dan informasi dari sekolah lain tempat guru mengajar.

Tahap pelaporan. Setelah nilai PKG diperoleh, maka penilai wajib melaporkan hasil PKG kepada Kepala Sekolah dalam bentuk profil kinerja 14 (empat belas) kompetensi guru, dengan mengisi Format akhir hasil PKG (Lampiran 6 atau Lampiran 10). Profil kinerja ini digunakan untuk merencanakan kegiatan PKB dan PKR tahunan. Kepala sekolah kemudian mencatat hasil PKG guru dalam Lembar Kendali (Lampiran 12) untuk memantau proses perkembangan yang terjadi.

Penilaian kinerja untuk guru BK dilakukan dengan prosedur yang sama, namum mengggunakan indikator kinerja, daftar pertanyaan, dan lembar laporan hasil yang berbeda. Penilaian dilakukan terhadap 14 (empat belas) kompetensi guru BK seperti yang tercantum di Lampiran 8.

Guru dengan tugas tambahan yang mengurangi beban jam mengajar, dinilai dengan 2 (dua) instrumen, yaitu PKG untuk pembelajaran dan PKG untuk tugas tambahan tersebut..

C. Standar Kualitas Kinerja Guru

Penilaian kompetensi digunakan untuk mengevaluasi semua kompetensi yang diamati dan dipantau dalam lingkup “Pembelajaran/Pembimbingan”. Penilai tidak diperkenankan untuk memberikan nilai kompetensi bagi seorang guru, tanpa melakukan pengamatan/pemantauan serta tanpa mencatat semua aspek yang memberikan gambaran tentang kinerja seorang guru. Standar yang digunakan untuk memberikan nilai dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan mengacu pada makna kinerja seperti yang disampaikan di Lampiran 2. Nilai 4 diberikan pada guru yang menunjukkan kinerja di atas standar, nilai 3 merupakan kinerja standar, nilai 2 adalah kinerja di bawah standar, dan nilai 1 diberikan pada guru yang kinerjanya tidak dapat diterima. Guru yang mempunyai nilai 1 atau 2 di beberapa kompetensi diwajibkan mengikuti PKR.

D. Konversi nilai kinerja hasil PKG ke angka kredit

Nilai kinerja guru hasil PKG perlu dikonversi ke skala nilai menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Konversi dilakukan dengan formula matematika tertentu ke skala 100, sehingga menghasilkan sebutan nilai kinerja amat baik, baik, cukup, sedang, dan kurang. Hasil konversi ini selanjutnya digunakan untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru pada akhir tahun tersebut sepert disampaikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Konversi nilai kinerja hasil PKG ke angka kredit

Nilai kinerja hasil PKG	Permennegpan dan RB No.16 tahun 2009	Sebutan	Angka kredit
51 – 56	91 – 100	Amat baik	125%
42 – 50	76 – 90	Baik	100%
34 – 41	61 – 75	Cukup	75%
28 – 33	51 – 60	Sedang	50%
≤ 27	≤ 50	Kurang	25%

Catatan: Konversi ini hanya berlaku bagi guru yang hanya bertugas sebagai guru, tidak mempunyai tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar wajib.

Hasil akhir nilai kinerja guru dengan tugas tambahan, diperhitungkan berdasarkan persentase jam mengajar dan persentase jam pelaksanaan tugas tambahan tersebut. Dalam hal ini, nilai hasil PKG pembelajaran perlu diubah terlebih dahulu ke skala 100 dengan formula matematika berikut:

Kemudian, nilai kinerja guru diperhitungkan sebagai berikut:

a. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah

Nilai kinerja = 25% Nilai PKG Pembelajaran

+ 75% nilai PKG Kepala Sekolah

b. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah

Nilai kinerja = 50% Nilai PKG Pembelajaran

+ 50% Nilai PKG Wakil Kepala Sekolah

c. Guru dengan Tugas Tambahan sebagai Pustakawan/Laboran

Nilai kinerja = 50% Nilai PKG Pembelajaran

+ 50% Nilai PKG Pustakawan/Laboran

d. Guru dengan Tugas Tambahan Lain yang tidak mengurangi jam mengajar

Tugas tambahan lain diberikan angka kredit sesuai ketentuan dalam Petunjuk Teknis Permenegpan dan RB No.16/2009. Angka kredit untuk tugas tambahan ini tidak disertakan dalam perhitungan konversi nilai PKG, tetapi langsung diperhitungkan sebagai perolehan angka kredit guru.

Sesuai dengan Permenegpan dan RB No.16/2009, perolehan angka kredit per tahun bagi guru diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

dimana: :

AKK = Angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat

AK PKB = Angka kredit PKB

AKP = Angka kredit unsur penunjang

JM = Jam mengajar guru di sekolah/madrasah

NK = Nilai Kinerja guru

TENTANG UJIAN SD/MI

2011-01-19T00:13:00.000+07:00

Ujian Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah – Permendiknas No.2 Tahun 2011

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 65 ayat (6) dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah melalui Mendiknas telah mengeluarkan peraturan tentang Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa untuk Tahun Pelajaran 2010/2011, yang dituangkan dalam Permendiknas No.2 Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Mendiknas per 17 Januari 2011.

Secara garis besarnya, peraturan ini memuat tentang:

Ketentuan Umum Ujian
Hak dan Persyaratan Peserta Ujian
Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah
Pelaksanaan Ujian Nasional
Kelulusan Peserta Didik
Pelaporan
Biaya
Sanksi

UJIAN SMP 2010-2011

2011-01-19T00:02:00.002+07:00

Tentang Kriteria Ujian Nasional SMP Tahun Pelajaran 2010-2011

Ujian Nasional merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran secara nasional.

Meski keberadaannya masih sering diwarnai pro-kontra, pada tahun pelajaran 2010/2011 ini, pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan tetap akan menyelenggarakan Ujian Nasional.

Pada tanggal 31 Desember 2010 yang lalu, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan peraturan tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2010/2011, yang dituangkan dalam Permendiknas No. 45 Tahun 2010.

Menurut Peraturan ini, terdapat empat kriteria kelulusan peserta didik yaitu:

menyelesaikan seluruh program pembelajaran; dalam arti memiliki rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran yang terdiri atas: (a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; (c) kelompok mata pelajaran estetika, dan (d) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
lulus Ujian Sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
lulus Ujian Nasional.

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa peserta didik dinyatakan lulus Ujian Nasional apabila nilai rata-rata dari semua Nilai Akhir mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

Nilai Akhir diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai Ujian Nasional, dengan pembobotan 40% untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai Ujian Nasional.

Khusus untuk SMP, Nilai Sekolah diperoleh dari gabungan antara nilai Ujian Sekolah dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan semester 5 dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai Ujian Sekolah dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata rapor.

Ujian Sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

PENATAAN GURU

2011-01-18T23:40:00.000+07:00

Dinas Pendidikan Kabupaten/kota Diberi Waktu 2 (dua) Tahun Untuk Menata Guru

Monday, 25 January 2010 18:00 | Written by Administrator |

Guru wajib mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu, demikian diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2), dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (2) yang menyatakan bahwa beban kerja guru paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Beban kerja guru tersebut wajib dipenuhi oleh guru untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik.

Untuk pengaturan beban kerja guru, Menteri Pendidikan Nasional telah menetapkan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2009 sebagai landasan dalam melakukan pengaturan pelaksanaan tugas guru mengajar.

Pada kenyataan diketahui bahwa di beberapa kabupaten/kota banyak guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu. Hal tersebut dapat terjadi karena alasan kelebihan guru, penyebaran guru tidak proporsional, dan jumlah rombongan belajar yang tidak mencukupi. Agar beban kerja tersebut terpenuhi maka Kabupaten/Kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat sesuai dengan kebutuhan sehingga kelebihan guru tidak terjadi dan semua guru dapat memenuhi kewajibannya dalam hal beban kerja per minggu. Guru yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik akan menerima hak berupa tunjangan profesi dan maslahat tambahan apabila telah memenuhi kewajiban beban kerja tatap muka.

Terkait dengan adanya permasalahan tersebut, Peraturan Mendiknas Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Mendiknas memberikan kesempatan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan guru di wilayahnya selama 2 (dua) tahun. Dalam jangka waktu tersebut Kabupaten/Kota membenahi penyebaran/distribusi guru dan membuat perencanaan kebutuhan guru yang lebih baik. Selama jangka waktu tersebut, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di wilayah kabupaten/kota, guru dapat memenuhi beban mengajar 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dengan cara: mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata pelajaran yang diampunya dan/ atau mengajar mata pelajaran lain yang tidak ada guru mata pelajaranya pada satuan administrasi pangkal atau satuan pendidikan lain; menjadi Tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau program pendidikan keaksaraan; menjadi guru bina atau guru pamong pada sekolah terbuka; menjadi guru inti/instruktur/turo pada kegiatan kelompok kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP); membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan Praja Muda Karana (Pramuka), Olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa, Olahraga, Kesenian, Karya Ilmiah Remaja (KIR), Kerohanian, Pasukan Pengibar Bendera (Paskriba), Pecinta Alam (PA), Palang Merah Remaja (PMR), Jurnalistik/Fotografi, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan sebagainya; membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, sikap, dan perilaku siswa dalam belajar serta kehidupan pribadi, sosial, dan pengembangan karir diri; melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).

Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tersebut secara teknis diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PMPTK Depdiknas. Pedoman tersebut dapat diakses di website ini.

Dua tahun merupakan waktu yang singkat bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penghitungan kebutuhan guru, penataan guru melalui penyebaran guru secara proporsional. Semoga dengan kerjasama yang harmonis antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, guru, kepala sekolah, dan pengawas semua dapat berjalan dengan lancar. (SA/Prodik)

Last Updated (Tuesday, 26 January 2010 09:27)